Percepat Pemulihan Longsor Loloda, Wagub Malut Tekankan Sinergi dan Ketertiban Administrasi

Longsor Loloda ditangani cepat dan tertib (Adpim/Malut)

MALUKU – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat koordinasi bersama tim teknis penanggulangan bencana di Gedung Pusdalops BPBD Maluku Utara, Rabu (1/4/2026). Fokus utama rapat ini adalah percepatan pemulihan akses jalan akibat longsor di wilayah Loloda serta penataan administrasi pengadaan dalam situasi darurat.

Dalam arahannya, Wagub menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya harus cepat secara fisik, tetapi juga harus berjalan sesuai prosedur administrasi yang berlaku. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi agar seluruh proses berjalan efektif dan akuntabel.

“Meskipun dalam kondisi darurat, mekanisme pengadaan tetap harus diawasi dengan baik. Penyusunan dokumen seperti RAB dan penetapan PPK harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaporkan bahwa tim telah diterjunkan ke sejumlah desa terdampak, yakni Posi-Posi, Pacao, Darume, dan Woitia. Progres penanganan sebelumnya sempat mencapai 70 persen, namun kembali terhambat akibat cuaca buruk dan longsor susulan pada awal Maret.

Saat ini, proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tengah dipercepat agar target penyelesaian pekerjaan dapat tercapai dalam waktu dekat.

Sementara itu, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyatakan kesiapan untuk mendukung pembiayaan melalui Belanja Tak Terduga (BTT), dengan catatan seluruh persyaratan administratif harus dipenuhi sesuai ketentuan.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menyampaikan sejumlah kendala operasional di lapangan, termasuk terkait peninjauan lokasi dan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebagai solusi, penunjukan PPK akan segera diusulkan dan ditetapkan melalui surat keputusan resmi.

Dalam penutup rapat, Wagub Sarbin menegaskan sejumlah langkah prioritas yang harus segera dilaksanakan, mulai dari percepatan pembentukan PPK, penyelesaian RAB, hingga pengajuan anggaran kepada gubernur.

Ia juga meminta Inspektorat turut melakukan pengawasan langsung di lapangan guna memastikan proses penanganan berjalan sesuai rencana.

“Anggaran sudah tersedia. Sekarang yang dibutuhkan adalah kepastian jadwal agar persoalan akses di Loloda bisa segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap percepatan penanganan ini dapat segera memulihkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas masyarakat yang sempat terganggu akibat bencana longsor.