Perluas Akses Keadilan, Kemenkum Maluku Dampingi Pos Bantuan Hukum di Pulau Haruku

Kemenkum Maluku dampingi Posbakum Pulau Haruku (Humas/S.N)

MALUKU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku terus mendorong pemerataan layanan hukum hingga ke wilayah kepulauan. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (2/2).

Pendampingan ini menyasar empat Posbakum yang tersebar di Negeri Kabau, Rohomoni, Pelauw, dan Kailolo. Tim Kemenkum Maluku turun langsung meninjau kesiapan fasilitas, mengevaluasi sarana pendukung layanan, serta memberikan penguatan teknis kepada pengelola dan paralegal di masing-masing pos.

Selain itu, tim juga menampung berbagai masukan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan hukum di tingkat desa atau negeri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Posbakum benar-benar berfungsi optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Baca juga: Kemenkum Maluku Sosialisasikan KUHP Nasional, Warga Pulau Haruku Diajak Pahami Hukum Pidana Baru

Kehadiran Pos Bantuan Hukum di Pulau Haruku dinilai memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Warga yang sebelumnya terkendala jarak dan biaya kini dapat mengakses layanan konsultasi hukum, memperoleh pemahaman hukum dasar, hingga menyelesaikan persoalan ringan secara langsung di wilayah mereka, dengan tetap mengedepankan nilai musyawarah dan kearifan lokal.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, mengapresiasi pelaksanaan pendampingan tersebut. Ia menegaskan pentingnya kesinambungan layanan, peningkatan kapasitas paralegal, serta tindak lanjut kebijakan agar Pos Bantuan Hukum mampu menjadi garda terdepan pelayanan keadilan bagi masyarakat desa.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pelosok daerah.