Menjejak Kampung Kota, Gubernur Malut Kawal Program Rumah Layak Huni Untuk Warga

Gubernur Pastikan Rumah Layak Warga (Adpim/Malut)

MALUKU — Di balik hiruk-pikuk Kota Ternate, masih ada lorong-lorong sempit yang menyimpan kisah sunyi tentang kemiskinan perkotaan. Pada Jumat (6/2/2026), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyusuri salah satu sudut Kelurahan Kalumata, memastikan secara langsung bahwa bantuan perumahan benar-benar jatuh ke tangan yang tepat.

Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari pendekatan kepemimpinan Gubernur Sherly dalam mengawal Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sebuah intervensi sosial yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu di wilayah kepulauan timur Indonesia daerah yang kerap tertinggal dalam arus utama pembangunan nasional.

Di Kalumata, Gubernur Sherly mendatangi rumah sederhana milik Eka Abdul Halim, seorang pedagang sayur yang hidup bersama suami dan dua anaknya yang masih berusia sekolah. Meski memiliki lahan sendiri, kondisi ekonomi membuat keluarga ini bertahun-tahun tinggal di bangunan rapuh yang tak memenuhi standar hunian.

Kondisi rumah tersebut, menurut pendamping program, sudah tidak memerlukan kajian panjang. Dinding tipis dan atap bocor menjadi penanda jelas bahwa hunian itu masuk kategori darurat.

Tak berselang lama, pihak kelurahan juga memperkenalkan Safrina, perempuan berusia 52 tahun yang berstatus janda dan menanggung empat anak. Selama ini, ia terpaksa berpindah-pindah dan menumpang di rumah warga lain karena tak memiliki tempat tinggal sendiri. Pemerintah setempat menyebut kasus semacam ini sebagai potret kemiskinan kota yang kerap tersembunyi di balik geliat urbanisasi.

Selain bantuan perumahan, Gubernur Sherly juga membuka akses pemberdayaan ekonomi melalui program PNM Mekar, pembiayaan mikro tanpa agunan yang difokuskan pada perempuan kepala keluarga. Skema ini dirancang agar perempuan memiliki peluang mandiri secara ekonomi melalui pinjaman kecil dengan cicilan terjangkau.

Dukungan atas langkah tersebut datang dari aparat kelurahan. Lurah Kalumata, Ari Akbar Tanlain, menilai kehadiran gubernur secara langsung memberi dampak psikologis sekaligus solusi nyata bagi warga.

Menurutnya, setiap kunjungan lapangan selalu membawa harapan baru karena masalah yang selama ini terabaikan bisa langsung ditindaklanjuti.

Peninjauan kemudian berlanjut ke Kelurahan Maliaro dan Tubo. Di Maliaro, Gubernur Sherly mendapati Rani Brongkos, seorang perempuan yang hidup bersama anak dan cucunya di ruang sempit yang jauh dari kata layak. Bagi warga sekitar, bantuan rumah seharusnya sudah lama diberikan kepada keluarga tersebut.

Namun, tidak semua persoalan berjalan tanpa hambatan. Di Kelurahan Tongole, program RTLH tahun sebelumnya tersendat akibat konflik antarwarga. Perselisihan tersebut berdampak pada terhambatnya penyelesaian pembangunan rumah, yang sejak awal dirancang dengan anggaran terbatas dan spesifikasi minimal.

Menanggapi kondisi itu, Gubernur Sherly langsung mengumpulkan fasilitator lapangan, ketua RT, hingga aparat keamanan setempat untuk mencari jalan keluar. Ia menegaskan bahwa persoalan sosial tidak boleh menjadi alasan terhentinya hak warga atas hunian layak.

Menurut Gubernur  Sherly, turun langsung ke lapangan menjadi cara paling efektif untuk melihat persoalan yang kerap tak tercatat dalam laporan administratif. Setiap hambatan, katanya, harus diselesaikan agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari konflik sosial maupun kelalaian birokrasi.

Di provinsi kepulauan seperti Maluku Utara, dengan tantangan geografis dan sosial yang tidak sederhana, kehadiran pemimpin di tengah warga bukan sekadar simbol. Program RTLH pun menjadi ruang uji nyata bagi kebijakan populis di mana keberpihakan pemerintah diukur langsung dari rumah-rumah kecil yang selama ini jarang mendapat perhatian.