Sekda Halteng Pimpin Rakor Tindak Lanjut Atensi KPK RI, Perkuat Pencegahan Korupsi

Sekda Halteng pimpin rakor tindak lanjut KPK (Iwan Maulana Budiman)

MALUKU  – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi melalui koordinasi lintas sektor. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Bahri Sudirman, Selasa (28/4/2026).

Rapat yang mengusung tema “IPKD MCSP 2025 – Pencegahan Korupsi & Pengadaan Barang/Jasa” ini dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat terkait, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya keseriusan seluruh instansi dalam menindaklanjuti setiap atensi yang diberikan oleh KPK. Ia menyebut, sejumlah area strategis seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan aset, hingga pengawasan internal memerlukan sinergi antar-OPD.

“Tidak mungkin satu instansi menangani seluruh aspek ini sendiri. Diperlukan koordinasi yang kuat agar setiap atensi KPK dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” tegasnya.

Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi KPK bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Kita harus memastikan setiap arahan KPK direspons dengan langkah konkret. Koordinasi yang baik akan menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan,” tambahnya.

Selain itu, rapat juga membahas strategi penguatan sistem pengendalian intern, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dinilai penting untuk meminimalisir potensi penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan sinergi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian, sehingga setiap kebijakan dan program berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi, sekaligus menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik di daerah.