Gubernur Maluku Tegaskan Komitmen Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Pelosok Kepulauan

Maluku perkuat perlindungan perempuan dan anak kepulauan (Diskominfo Maluku)

MALUKU - Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat membuka Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon, Jumat (12/6/2026).

Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan, unsur Forkopimda Maluku, Komisioner Komnas Perempuan, organisasi perempuan, akademisi, tokoh perempuan dari 11 kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran Veronica Tan di Maluku. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kepulauan.

Hendrik menegaskan bahwa kesetaraan gender dan perlindungan perempuan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia menilai pembangunan yang berkeadilan harus mampu memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi publik.

Sebagai daerah kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau dan wilayah laut yang mendominasi luas wilayahnya, Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar dapat menjangkau masyarakat pesisir, daerah terpencil, hingga komunitas adat.

Menurut Gubernur, Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, organisasi perempuan, masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.

Ia juga menyoroti besarnya peran perempuan Maluku dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain menjadi penjaga ketahanan keluarga, perempuan dinilai memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan menjaga nilai-nilai persaudaraan yang menjadi kekuatan sosial di Maluku.

Di sisi lain, Gubernur mengingatkan masih adanya berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di sejumlah wilayah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PPPA RI, Veronica Tan, menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus lebih difokuskan pada langkah pencegahan. Menurutnya, penanganan kasus setelah terjadi tidak cukup untuk mengatasi persoalan yang terus meningkat.

"Kita harus membangun sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal, dimulai dari keluarga, komunitas, hingga tingkat desa," ujar Veronica.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan perempuan dan anak. Pemerintah pusat mendorong seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dunia pendidikan, hingga komunitas perempuan untuk bekerja secara terintegrasi tanpa ego sektoral.

Selain isu perlindungan, Veronica turut menyoroti pentingnya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, perempuan memiliki kontribusi besar dalam menopang ekonomi keluarga, terutama di sektor perikanan, UMKM, dan usaha berbasis komunitas.

Karena itu, perempuan perlu mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pelatihan, pembiayaan, dan program pemberdayaan ekonomi agar dapat berkembang dan menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan akan terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah kepulauan, serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai organisasi dan elemen masyarakat.