MALUKU – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath menerima langsung massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat di depan Kantor Gubernur Maluku, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan isu nasional maupun persoalan daerah yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah. Kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi bentuk keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan dari masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa.
Usai berdialog dengan para peserta aksi, Hendrik Lewerissa mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang berlangsung tertib dan damai. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati.
"Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang menggunakan hak demokrasinya dengan baik dan menyampaikan aspirasi secara damai," kata Hendrik.
Ia menjelaskan bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa terbagi ke dalam dua kelompok, yakni persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan isu yang berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah.
Untuk berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan daerah, Pemerintah Provinsi Maluku memastikan akan mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil langkah lanjutan.
Menurut Hendrik, setiap kebijakan maupun tindak lanjut yang dilakukan pemerintah harus didasarkan pada data, fakta, dan kajian yang komprehensif agar keputusan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, tidak akan menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
"Sepanjang didukung data yang valid dan memang perlu disikapi, tentu akan kami tindak lanjuti. Pemerintah tidak boleh menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat," tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan penghargaan kepada mahasiswa yang dinilainya memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan publik. Menurutnya, partisipasi aktif mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Melalui dialog terbuka dengan berbagai elemen masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku berharap dapat terus membangun pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemerintah juga berkomitmen menjaga ruang komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah sebagai bagian dari penguatan demokrasi di daerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Mediacenter.malukuprov.go.id