Sejarah Halmahera Tengah: Jejak Panjang dari Kesultanan Tidore hingga Kabupaten Modern

Ilustrasi Sejarah Halmahera Tengah

MALUKU - Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara menyimpan perjalanan sejarah panjang yang tidak terlepas dari dinamika politik, kekuasaan tradisional, hingga perjuangan pembentukan daerah otonom di Indonesia. Wilayah yang kini dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Halmahera ini pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore sebelum berkembang menjadi daerah administratif modern seperti sekarang.

Sejarah Halmahera Tengah menunjukkan bagaimana perubahan sistem pemerintahan, mulai dari kerajaan tradisional, masa perjuangan kemerdekaan, hingga era pemekaran daerah, membentuk identitas wilayah yang kini dikenal dengan sebutan Negeri Fagogoru.

Dalam catatan sejarah, wilayah yang saat ini mencakup Weda, Patani, Maba, dan Gebe pada masa lampau dikenal dengan sebutan Gam Range. Daerah ini merupakan wilayah otonom yang berada dalam kekuasaan Kesultanan Tidore.

Dalam sistem pemerintahan kesultanan, daerah-daerah tersebut dipimpin oleh seorang pejabat lokal yang disebut Sangaji. Sangaji bertugas menjalankan pemerintahan di tingkat lokal sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dengan pusat kekuasaan kesultanan.

Pada masa ini pula wilayah Maluku Utara melahirkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme. Salah satunya adalah Sultan Nuku, pemimpin besar Tidore yang dikenal dengan gelar Jou Barakati. Ia memimpin perlawanan terhadap kekuatan kolonial di kawasan timur Nusantara dan dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan rakyat Maluku.

Selain Sultan Nuku, wilayah ini juga melahirkan tokoh pejuang kemerdekaan bernama Haji Salahuddin bin Talabuddin. Ia dikenal sebagai Pejuang Merah Putih yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa revolusi, ia ditangkap oleh Belanda di wilayah Patani dan kemudian dieksekusi di Ternate pada Juni 1948.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, lokasi eksekusi tersebut kemudian diabadikan oleh Pemerintah Kota Ternate menjadi Kelurahan Salahuddin.

Setelah Indonesia merdeka, wilayah Tidore kembali memainkan peran penting dalam sejarah nasional, khususnya dalam perjuangan merebut kembali wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat posisi politik dan administratif di kawasan timur. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tingkat I Irian Barat.

Pada 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno secara resmi mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat. Ibu kota sementara provinsi tersebut ditempatkan di Soasio, Tidore.

Sebagai bagian dari strategi politik nasional, Sultan Tidore saat itu, Zainal Abidin Syah, ditunjuk sebagai gubernur sementara provinsi tersebut melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Penunjukan ini menunjukkan peran strategis Tidore dalam diplomasi dan perjuangan Indonesia untuk mengintegrasikan wilayah Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1961, kepemimpinan pemerintahan provinsi tersebut kemudian beralih kepada P. Pamuji yang menjabat sebagai Gubernur Irian Barat hingga tahun 1962.

Setelah perjuangan pengembalian Irian Barat mencapai puncaknya pada awal 1960-an, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dalam bentuk baru melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962.

Akibat kebijakan tersebut, wilayah bekas Swapraja Tidore yang terdiri dari enam kecamatan dikembalikan ke Provinsi Maluku tanpa status administratif yang jelas. Kondisi ini menyebabkan wilayah tersebut mengalami masa transisi yang cukup panjang.