Asisten I Setda Maluku Utara Tekankan Ketepatan Waktu Proyek Konstruksi 2026

Pemprov Malut matangkan proyek konstruksi 2026 (HUMAS-ADPIM)

MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan rencana pengadaan infrastruktur tahun 2026 melalui kegiatan Open Market Sounding atau Penjajakan Pasar. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Asisten I Setda Maluku Utara, Kadri La Etje, mewakili Gubernur Maluku Utara, dan digelar di Hotel Bella, Ternate, Kamis (5/2/2025).

Forum tersebut menjadi wadah awal bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan gambaran umum rencana kontrak konsolidasi dan kontrak payung pada pekerjaan konstruksi jalan lapen Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Kadri menegaskan bahwa seluruh tahapan pengadaan harus dijalankan sesuai aturan agar pelaksanaan proyek dapat berlangsung tertib, transparan, dan selesai sesuai jadwal.

Ia menekankan bahwa aspek ketepatan waktu dan mutu pekerjaan tidak bisa ditawar, mengingat proyek infrastruktur menyangkut kepentingan publik dan berdampak langsung pada masyarakat. “Pekerjaan konstruksi tahun 2026 harus dilaksanakan secara disiplin dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Kadri.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari fisik yang selesai, tetapi juga dari kualitas hasil pekerjaan dan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak, baik pemerintah maupun penyedia jasa, untuk konsisten menjalankan prosedur pengadaan yang berlaku.

Kadri juga berharap kegiatan penjajakan pasar ini mampu meningkatkan efisiensi serta keterbukaan dalam proses pengadaan konstruksi di Maluku Utara. Dengan perencanaan yang matang sejak awal, pemerintah daerah menargetkan proses konsolidasi paket pekerjaan dapat berjalan lebih optimal.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap proyek pembangunan harus memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan akses dan konektivitas antarwilayah. “Kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap waktu adalah kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST, MT, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa konstruksi. Hal tersebut mencakup pemahaman terhadap spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, mekanisme kontrak, hingga tanggung jawab masing-masing pihak.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pemeliharaan jalan, khususnya pada pekerjaan konstruksi yang belum menggunakan lapisan aspal. Menurutnya, kualitas pemeliharaan menjadi faktor penting dalam menjaga usia dan fungsi infrastruktur jalan.

“Kami berharap penjajakan pasar ini menjadi langkah awal untuk menghasilkan kontrak payung yang kuat, realistis, dan dapat meningkatkan mutu pekerjaan konstruksi jalan ke depan,” ungkap Hairil.

Selain itu, ia menekankan perlunya disiplin dan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak, serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal.

Kegiatan Open Market Sounding ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, serta praktisi di bidang konstruksi dari berbagai wilayah di Maluku Utara. Pemerintah Provinsi berharap forum ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha konstruksi demi pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat Maluku Utara.