Sinergi Pemprov Maluku Utara dan Pertamina Perkuat Strategi Pasokan LPG di Tengah Gejolak Global

Sinergi jaga pasokan LPG Maluku Utara (PR-ADPIM)

MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu. Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Pertamina Patra Niaga dalam forum Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang digelar di ruang Halmahera, Hotel Bela, Ternate, Selasa (21/04/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, yang hadir mewakili Gubernur. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap berbagai langkah strategis guna memastikan keamanan energi regional, khususnya dalam menjaga distribusi LPG non-subsidi (NPSO).

Menurutnya, forum FGD ini menjadi ruang penting untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. “Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya mendukung setiap langkah strategis yang diambil untuk menjaga keamanan energi, terutama dalam menghadapi situasi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Diskusi yang mengusung tema efisiensi distribusi LPG non-subsidi ini menyoroti pentingnya penataan ulang jalur distribusi agar lebih efektif dan efisien. Dalam konteks wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, tantangan distribusi energi memang menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian khusus.

Samsuddin menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengalihan titik pasokan LPG sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor. Ia menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, instansi vertikal, hingga pelaku usaha menjadi faktor penentu keberhasilan.

“Sinergi, koordinasi, dan komunikasi yang kuat antara semua pihak adalah kunci utama dalam menjaga kelancaran distribusi energi,” tegasnya.

Gejolak geopolitik global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir turut memengaruhi stabilitas energi, termasuk distribusi LPG. Kondisi ini menuntut adanya strategi adaptif dan responsif dari pemerintah daerah bersama mitra strategis seperti Pertamina.

Melalui FGD ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah pemantauan bersama yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perkembangan di lapangan dapat direspons secara cepat dan tepat, sehingga kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kondisi aktual.

“Forum ini diharapkan mampu menghasilkan mekanisme pemantauan berkelanjutan, sehingga jika diperlukan penyesuaian, kita dapat mengambil keputusan secara cepat dan akurat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Provinsi juga menyampaikan empat arahan penting dari Gubernur Maluku Utara sebagai langkah konkret dalam memperkuat sistem distribusi LPG di daerah.

Pertama, Pertamina diminta untuk mengkaji opsi pasokan langsung dari Sorong ke Ternate. Langkah ini dinilai dapat memangkas rantai distribusi sehingga lebih efisien.

Kedua, pemerintah melalui departemen terkait diharapkan dapat mengusulkan jalur angkutan laut khusus LPG, baik dari Ambon ke Ternate maupun dari Sorong ke Ternate, kepada kementerian terkait.

Ketiga, Pemerintah Provinsi akan mempercepat studi pengembangan SPBE di Sofifi sebagai solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas pasokan energi.

Keempat, akan dibentuk tim kecil yang melibatkan Pemprov, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, dan Bank Indonesia untuk merumuskan skema dukungan seperti subsidi transportasi melalui APBD. Tim ini ditargetkan dapat menyelesaikan kajian dalam waktu dua minggu.