Wamendagri Dorong Percepatan PSN dan Penguatan Sektor Maritim di Maluku

PSN dan maritim jadi fokus pembangunan Maluku. (Diskominfo Maluku)

MALUKU - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia Koordinator Wilayah Zona Timur, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Maluku, Kamis (4/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan optimal sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kedatangan Wamendagri disambut langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Maluku, serta para bupati dan wali kota se-Maluku yang mengikuti pertemuan secara langsung maupun daring.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,44 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,34 persen. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 15,78 persen pada 2024 menjadi 15,25 persen pada 2025.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung berbagai program prioritas nasional. Dari 68 indikator Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi target pemerintah pusat, sebanyak 60 indikator telah berhasil direalisasikan atau mencapai 88 persen.

Capaian tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan rumah rakyat, penyaluran cadangan beras pemerintah, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Makan Bergizi Gratis, peningkatan akses pendidikan, hingga pembentukan koperasi di 1.235 desa dan kelurahan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Hendrik Lewerissa juga meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat sejumlah proyek strategis yang dinilai mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Maluku. Beberapa proyek tersebut antara lain pembangunan Maluku Integrated Port sebagai bagian dari Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, percepatan pengembangan Blok Masela, serta penyelesaian pembangunan Bendungan Wayapu.

Menanggapi paparan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjalankan program-program prioritas nasional. Menurutnya, upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus terus menjadi fokus pembangunan daerah.

Ia juga menilai Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Potensi perikanan, budidaya kelautan, hingga komoditas unggulan seperti mutiara perlu dikelola secara maksimal agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

“Sektor maritim merupakan salah satu keunggulan utama Maluku. Potensi yang dimiliki harus terus dikembangkan dan dikelola secara optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah,” ujar Ribka Haluk.

Di sisi lain, Wamendagri turut menyoroti realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku yang hingga saat ini baru mencapai 11,46 persen. Menurutnya, percepatan serapan anggaran menjadi hal penting karena berpengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi di daerah.

Untuk itu, Kemendagri menyatakan siap memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Maluku guna mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, mempercepat realisasi Program Strategis Nasional, serta mengoptimalkan potensi maritim Maluku sebagai salah satu pilar penting menuju Indonesia Emas 2045.