Pangdam Pattimura : Tidak Ada Toleransi Terhadap Simbol Separatisme di Maluku

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto saat memberikan arahan di Mako Kodam. (dok istimewa)

MALUKU-​Menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tidak dapat ditawar oleh siapapun.

Komitmen menjaga marwah bangsa di bumi Maluku ditegaskan kembali oleh Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto yang menyatakan secara tegas bahwa tidak ada ruang sedikitpun bagi simbol-simbol separatisme untuk tumbuh di wilayah Maluku. ​

Pernyataan ini muncul seiring dengan hasil pantauan keamanan di seluruh penjuru Maluku pada Sabtu, 25 April 2026.

Baca juga: Kodam Pattimura-Pemprov Maluku Bersinergi Gelar Karya Bakti di Aboru Maluku Tengah

Berdasarkan laporan intelijen dan patroli di lapangan, dipastikan tidak ditemukan satu pun atribut maupun bendera organisasi terlarang Republik Maluku Selatan (RMS) yang berkibar.

Kondisi kondusif ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran kolektif masyarakat bahwa masa depan Maluku terletak pada persatuan di bawah naungan Merah Putih, bukan pada romantisme gerakan masa lalu yang hanya membawa perpecahan.

​Mayjen Dodi menegaskan bahwa TNI akan selalu berada di garda terdepan dalam menghalau segala bentuk ancaman yang mencoba merongrong kedaulatan negara.

Ia memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang mencoba memprovokasi masyarakat dengan simbol-simbol yang bertentangan dengan hukum negara. ​

"Provinsi Maluku adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Saya tegaskan, tidak ada toleransi bagi simbol-simbol separatisme di tanah ini. Siapa pun yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan dengan menonjolkan identitas separatis, akan kami tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa keraguan," ujarnya. 

Baca juga: Pangdam Pattimura Pimpin Rotasi Pejabat Utama, Ini Daftar Jabatan yang Diganti

Lebih lanjut ​Jenderal bintang dua ini mengapresiasi masyarakat Maluku yang kian dewasa dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu usang yang diembuskan kelompok separatis.

Menurutnya, gerakan separatisme adalah hambatan nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Alih-alih membawa kemajuan, keberadaan gerakan semacam itu hanya akan menciptakan stigma negatif dan menghambat investasi serta pertumbuhan ekonomi di daerah yang dikenal dengan kekayaan alamnya ini. ​

Pangdam juga memberikan imbauan mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan dan fokus pada pembangunan masa depan. Ia mengajak warga untuk proaktif melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan yang berpotensi memicu konflik atau menyebarkan paham radikal-separatisme. ​

"Mari kita jaga Maluku yang damai ini. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu atau provokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah kita. Fokuslah pada pendidikan anak-anak kita dan kesejahteraan keluarga. Jangan biarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila merusak tatanan hidup orang bersaudara yang sudah terjaga dengan sangat baik di Maluku," pungkasnya. ​