Kunker BAM DPR RI di Malut, Wagub Sampaikan Tiga Catatan Penting

Wagub Malut sampaikan aspirasi ke DPR RI (Adpim/Malut)

MALUKU — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara, Senin (27/4), untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan pembangunan dan sosial.

Kegiatan yang berlangsung di Royal Resto ini dipimpin oleh Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah serta kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan tiga catatan penting kepada BAM DPR RI. Pertama, terkait dorongan pembentukan undang-undang kepulauan, mengingat karakteristik wilayah Maluku Utara yang didominasi lautan.

Kedua, mengenai status Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang dinilai masih perlu penguatan, termasuk percepatan pembangunan dan konektivitas dengan wilayah sekitar.

Ketiga, terkait kebijakan nasional pengurangan produksi nikel yang berdampak pada tenaga kerja. Wagub menilai hal ini menjadi dilema karena berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga diharapkan ada kebijakan yang berpihak pada pekerja.

Selain itu, Sarbin juga menyoroti kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pertambangan.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Heryawan menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berbagai aspirasi, termasuk persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum tuntas.

Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi di tingkat pusat, termasuk bersama komisi terkait di DPR RI.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Maluku Utara.