Asisten II Malut Dorong Perencanaan Pembangunan Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat

Perencanaan pembangunan fokus kesejahteraan masyarakat Maluku Utara (Humas / ADPIM)

MALUKU– Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Asisten II Setda Malut, Sri Haryanti Hatari, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Maluku Utara di Royal Resto, Jumat (8/5).

Dalam sambutannya, Sri Haryanti Hatari menegaskan bahwa forum Rakor Bappeda bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian penting untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

“Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 dan 2027,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa paradigma pembangunan daerah harus mulai bergeser dari sekadar mengejar output menjadi fokus pada outcome dan impact yang dirasakan langsung masyarakat.

Menurutnya, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat dalam meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan daerah, di antaranya penguatan kualitas berbasis data, reformasi kualitas belanja daerah, penguatan indikator makro pembangunan, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Sri Haryanti juga menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) agar perencanaan tidak lagi bersifat sektoral semata.

“Pola perencanaan sektoral saja tidak cukup. Ke depan yang dibutuhkan adalah pendekatan kawasan dan tema pembangunan utama,” katanya.

Dalam arahannya, ia turut menekankan sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem, hilirisasi sumber daya alam, hingga penguatan ketahanan wilayah kepulauan.

Untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, ia meminta intervensi pemerintah dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan berbasis data mikro agar langsung menyentuh rumah tangga sasaran.

Sementara terkait hilirisasi sumber daya alam, Sri Haryanti menilai sektor tersebut harus menjadi pengungkit ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, serta pemerataan manfaat ekonomi.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas, logistik, dan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan agar daerah terpencil tidak tertinggal dari pembangunan.

“Bappeda harus menjadi motor penggerak pembangunan, bukan hanya penyusun dokumen, tetapi juga pengarah kebijakan dan pengendali pembangunan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berharap dukungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam memberikan afirmasi pembangunan daerah kepulauan, terutama pada sektor konektivitas, hilirisasi berbasis potensi daerah, pengembangan kawasan strategis, dan peningkatan kualitas SDM.

Di akhir sambutannya, Sri Haryanti berharap Rakor Bappeda dapat menjadi momentum memperkuat komitmen dan kolaborasi antar daerah demi menghasilkan perencanaan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan masa depan.