Pemda Halmahera Timur Perkuat Sinergi Data Sektoral Menuju Evaluasi EPSS 2026 Berkualitas

Pemda Haltim perkuat data sektoral EPSS (Humas)

MALUKU – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola data daerah. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif dalam kegiatan Diskusi dan Penjelasan Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Halmahera Timur, Kamis (23/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat BPS tersebut menjadi langkah awal strategis dalam mempersiapkan penilaian statistik sektoral yang akan memasuki tahap Penilaian Mandiri pada Mei mendatang. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis turut hadir, di antaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Sosial sebagai instansi yang akan dievaluasi dalam periode ini.

Dalam forum tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Halmahera Timur berperan sebagai Wali Data yang memastikan integrasi dan kualitas data antarinstansi. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah bertindak sebagai koordinator data sekaligus supervisor dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten.

Kepala Diskominfo Halmahera Timur, Abubakar A. Radjak, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antar-OPD.

“Kami menyambut baik koordinasi teknis yang dilakukan hari ini. Melalui sinergi antara dinas terkait, Diskominfo sebagai wali data, dan BP4D sebagai supervisor, kami optimistis penyelenggaraan statistik sektoral di Halmahera Timur akan semakin akurat dan akuntabel. Data yang berkualitas adalah kunci dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Diskusi teknis ini juga bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada Tim Penilai Internal (TPI) mengenai indikator-indikator penilaian dalam EPSS. Dengan pemahaman tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menghasilkan data yang sesuai standar nasional serta mendukung sistem perencanaan pembangunan berbasis data.

Secara terpisah, Kepala BPS Halmahera Timur mengapresiasi kesiapan dan proaktivitas jajaran pemerintah daerah dalam menghadapi evaluasi ini. Menurutnya, EPSS bukan sekadar penilaian administratif, melainkan cerminan kematangan birokrasi dalam mengelola data dan informasi.

“BPS hadir sebagai pembina data untuk memastikan setiap proses statistik di OPD telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Dengan sinergi yang kuat, kami yakin indeks pembangunan statistik Halmahera Timur tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan,” ungkapnya.

Melalui pendampingan dari Diskominfo dan supervisi BP4D, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menargetkan peningkatan signifikan pada Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan data yang terintegrasi bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi utama dalam menghadirkan kebijakan publik yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.