Hari Otda XXX: Dengan Otonomi Daerah, Maluku Utara Wujudkan Asta Cita

Hari Otda Maluku Utara Asta Cita (Humas/Adpim)

MALUKU — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar apel dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur, Senin (27/4). Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” sebagai refleksi komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Apel tersebut diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan Biro Pemerintahan bertindak sebagai komandan apel. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempertegas peran pemerintah daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir, saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, menekankan pentingnya peran aparatur negara sebagai pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Ia mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan integritas birokrasi.

“Seluruh jajaran pemerintah daerah di Indonesia harus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, momentum Hari Otonomi Daerah juga diharapkan menjadi sarana strategis untuk mewujudkan Asta Cita, yang merepresentasikan harapan besar bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas nasional.

Adapun sejumlah poin strategis yang menjadi perhatian bersama meliputi delapan klaster program kerja prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) melalui penguatan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Penguatan kemandirian fiskal daerah turut menjadi fokus utama, disertai dengan peningkatan kolaborasi dan interkonektivitas antar daerah. Di sisi lain, peningkatan layanan dasar serta pengentasan ketimpangan sosial juga menjadi prioritas untuk menciptakan pembangunan yang inklusif.

Tak kalah penting, stabilitas dan ketahanan daerah harus terus diperkuat guna menghadapi berbagai tantangan global maupun nasional yang semakin kompleks.

Melalui peringatan Hari Otonomi Daerah XXX ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal. Dengan demikian, pembangunan di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, dapat berjalan lebih adil, merata, dan berkelanjutan.