Sekprov Malut Dorong Percepatan BLUD SMKN untuk Perkuat Pendidikan Vokasi

BLUD SMK Malut dorong pendidikan vokasi (Humas/Adpim)

MALUKU — Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Senin (27/4).

Rakor yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, yang menjadi dasar hukum pengelolaan BLUD di daerah.

Dalam arahannya, Sekprov menegaskan bahwa pembentukan BLUD merupakan langkah strategis untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan.

Menurutnya, pendidikan vokasi di SMK memiliki peran penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri. Oleh karena itu, implementasi BLUD di SMK menjadi prioritas guna memperkuat kualitas layanan pendidikan dan meningkatkan daya saing lulusan.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menyampaikan bahwa BLUD SMK memiliki fungsi strategis dalam pengembangan sekolah. Ia menjelaskan bahwa skema ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset, mengembangkan unit produksi, serta mendorong kewirausahaan di lingkungan sekolah.

Selain itu, BLUD juga dinilai mampu meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMK melalui pendekatan pembelajaran berbasis praktik, seperti pengembangan Teaching Factory (TeFa) dan program revitalisasi dari pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa dari total SMK di Maluku Utara, baru 15 sekolah yang telah diajukan untuk menjadi BLUD. Pengusulan ini didasarkan pada potensi aset serta kesiapan masing-masing sekolah dalam mengelola sistem BLUD.

Sebagai perbandingan, salah satu SMKN di Jawa Tengah disebut memiliki valuasi aset hingga mencapai Rp20 miliar, yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi SMK di Maluku Utara untuk terus berkembang.

Menutup arahannya, Sekprov mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam mempercepat pembentukan BLUD SMK. Ia menekankan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dalam memajukan pendidikan vokasi di Maluku Utara.

Rakor ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong transformasi pendidikan agar lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah serta tantangan global di masa depan.