Forum Lintas OPD 2026 Sinkronkan Prioritas Pembangunan Malut 2027

Forum OPD Malut sinkronkan pembangunan 2027 (PR-ADPIM)

MALUKU  — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Bappeda Maluku Utara menggelar Forum Lintas Program OPD 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Bela Ternate, Senin (27/4/2026).

Forum dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, yang mewakili Gubernur. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan OPD, Bappeda kabupaten/kota, serta perwakilan perencana pembangunan se-Maluku Utara.

Dalam laporan panitia yang disampaikan Angelia Yolanda Awa, forum ini merupakan tahapan strategis dalam penyusunan RKPD sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus membahas hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah Maluku Utara.

Mewakili Gubernur Sherly Tjoanda Laos, Asisten II menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 menjadi bagian dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang mengedepankan pembangunan inklusif dan partisipatif.

Adapun tema pembangunan tahun 2027 adalah percepatan layanan dasar, penguatan konektivitas wilayah, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Lima prioritas pembangunan yang ditetapkan meliputi percepatan layanan dasar, konektivitas regional, pengembangan ekonomi dan hilirisasi, reformasi birokrasi dan inovasi daerah, serta penguatan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas sektor. Seluruh OPD diminta meninggalkan praktik perencanaan yang tidak berbasis data dan menghindari ego sektoral.

Meskipun Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah mengingatkan bahwa tantangan seperti kemiskinan, kesenjangan wilayah, dan akses layanan dasar masih perlu menjadi perhatian serius.

Forum ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.