Maluku Utara Jadi "Laboratorium" Media BEJO’S, Bappenas Godok Aturan Baru Lewat Policy Sandbox!

Bappenas uji coba ekosistem media sehat Malut. (Humas)

MALUKU – Pemerintah pusat sedang serius menggarap masa depan industri media di Indonesia. Melalui Bappenas, Provinsi Maluku Utara resmi dipilih sebagai salah satu lokus implementasi Policy Sandbox (ruang uji coba kebijakan) untuk menciptakan ekosistem pers yang BEJO’S: Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri.

Langkah strategis ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Senin (27/04/2026). Program ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari Kegiatan Prioritas Nasional (PN) 1 dalam RPJMN 2025-2029.

Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) Bappenas, Nuzula Anggeraini, mengungkapkan bahwa Maluku Utara memiliki tantangan unik sekaligus signifikan. Mulai dari masalah tata kelola, keberlanjutan bisnis media, hingga infrastruktur digital yang belum merata.

"Perkembangan media sangat cepat, tapi tidak diikuti tata kelola memadai. Tantangannya bukan cuma administratif, tapi juga kultur redaksional. Hubungan antara Pemda dan media juga butuh 'sentuhan' agar lebih sehat," ujar Nuzula.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Malut sebagai daerah kepulauan yang masih memiliki titik blank spot, sehingga diseminasi informasi sering terhambat.

 
Untuk mewujudkan visi BEJO'S, pemerintah menyiapkan tiga proyek besar:

Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers: Memperkuat institusi medianya.
Peningkatan Kompetensi & Etika: Mengasah skill dan integritas jurnalisnya.
Penyehatan Media Arus Utama: Memastikan bisnis media tetap survive di tengah gempuran digital.
 
Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S. Adam, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, media lokal (terutama portal online) punya tugas berat: menjadi benteng pelindung identitas dan karakter lokal agar tidak tergilas zaman.

"Ibu Gubernur terus mendorong percepatan internet merata dan transparansi informasi. Kami sadar, tanpa pers, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menyebarkan informasi pembangunan," kata Sarmin.

Senada dengan itu, Kadis Kominfosan Malut, Iksan R.A. Arsyad, mengakui regulasi dan iklim investasi media di daerah memang masih menantang. Strategi ke depan adalah mendorong independensi media dan memperbanyak jurnalis yang lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

FGD ini tidak hanya dihadiri birokrat, tapi juga pakar dan praktisi, di antaranya:

Rosarita Niken Widiastuti (Dewan Pers)
Fadlan Muzakki (PT IWIP)
Perwakilan media arus utama seperti RRI dan TVRI.
Dengan adanya Policy Sandbox ini, Maluku Utara diharapkan bisa melahirkan formula regulasi yang pas, yang nantinya bisa diterapkan secara nasional untuk menyelamatkan industri media agar tetap sehat secara bisnis namun tetap berintegritas secara konten.