Pimpin Rakor Bersama Irjen Kemendagri, Wagub Malut Tekankan OPD Sajikan Data Valid dan Akurat

Wagub Malut Tekankan Pentingnya Validitas Data (Adpim/Malut)

MALUKU - Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, memimpin rapat koordinasi bersama Tim Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Ruang Rapat eks-Crisan, Selasa (19/5/2026). Pertemuan tersebut dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari agenda pengawasan rutin Kemendagri untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan daerah. Fokus pembahasan meliputi kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas kinerja birokrasi, hingga strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam arahannya, Wagub Sarbin Sehe menegaskan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tim pengawasan. Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap cepat, terbuka, dan teliti dalam menyampaikan data agar tidak menimbulkan multitafsir.

“Data adalah sumber informasi utama dalam pengambilan kebijakan. Karena itu saya minta seluruh OPD memastikan data yang disampaikan benar-benar valid, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Sarbin Sehe.

Menurutnya, hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Irjen Kemendagri harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan di setiap instansi. Ia berharap seluruh OPD tidak sekadar menjalani proses evaluasi sebagai formalitas, tetapi menjadikannya bahan introspeksi demi meningkatkan pelayanan publik.

Sarbin juga mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen bersama, terutama dalam membangun sistem administrasi yang transparan dan akuntabel. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dinilai dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Tim Pengawasan Irjen Kemendagri melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek pemerintahan daerah, mulai dari kepatuhan administrasi hingga efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD sebagai penopang pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap koordinasi bersama Kemendagri ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan transparan. Selain itu, hasil pengawasan diharapkan mampu menjadi dasar pembenahan di masing-masing OPD agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.