Pemprov Malut Gandeng BPKP Tingkatkan Kinerja BUMD Demi Dongkrak PAD

pemprov malut bpkp bumd tingkatkan pad akuntabel (Humas)

MALUKU - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara. Kolaborasi tersebut difokuskan pada penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Pemprov Maluku Utara dan BPKP yang berlangsung di Sofifi, Kamis (2/7/2026). Pertemuan membahas berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperbaiki tata kelola BUMD, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, mengatakan pengawasan internal yang kuat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP diperlukan untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan maupun inefisiensi.

"Pengawasan yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sistem pengawasan yang optimal, pengelolaan BUMD diharapkan semakin efektif dan mampu memberikan manfaat bagi daerah," ujar Sri Haryati.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, R. Agus Prasetyo Budi, menegaskan pentingnya pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan setiap program agar tata kelola pemerintahan semakin berkualitas.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan analisis kebutuhan pasar, pengelolaan bisnis yang sehat, serta evaluasi kinerja secara berkala.

Menurut Agus, langkah tersebut penting agar setiap BUMD mampu menjalankan fungsi bisnis sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan target peningkatan pendapatan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas sejumlah langkah strategis, termasuk penguatan sistem pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga pembenahan manajemen BUMD agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi dan mampu bersaing secara sehat.

Pemprov Maluku Utara berharap penguatan koordinasi bersama BPKP dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan daerah sekaligus memperkuat kontribusi BUMD terhadap pembangunan ekonomi di Maluku Utara.

Sri Haryati optimistis sinergi yang terus dibangun bersama BPKP akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan daerah sehingga mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan.

Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan setiap BUMD dikelola secara profesional demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.