Perkuat Sinergi dengan BPOM, Pemprov Maluku Utara Tingkatkan Pengawasan Obat dan Pangan

Perkuat Pengawasan Obat dan Pangan Malut (Humas/Adpim)

MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pada sektor pengawasan obat dan makanan. Bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Sofifi, Pemprov menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Balai POM Sofifi, Rabu (11/2).

Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Berbagai unsur turut hadir, mulai dari pengguna layanan, instansi terkait, mitra kerja, hingga media massa. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi langkah mempererat kolaborasi dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah Maluku Utara.

Mengangkat tema “Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan”, forum ini menekankan pentingnya kewaspadaan serta peningkatan kualitas pengawasan demi melindungi masyarakat. Pemerintah Provinsi menilai pelibatan publik dan pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan layanan yang transparan, responsif, dan akuntabel.

Wakil Gubernur Maluku Utara memberikan apresiasi kepada jajaran BPOM yang secara konsisten menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai wadah komunikasi dan evaluasi bersama. Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam ini menjadi indikator bahwa masyarakat berhak memperoleh obat dan makanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan.

“Jangan mudah tergoda harga murah. Yang utama adalah kualitas dan jaminan keamanannya,” tegas Sarbin Sehe.

Sementara itu, Kepala BPOM Maluku Utara, Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt., menyampaikan bahwa FKP bukan sekadar agenda rutin tahunan. Menurutnya, forum ini menjadi sarana penting untuk mendengar secara langsung aspirasi masyarakat, mengumpulkan masukan, serta menyusun solusi bersama guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Kegiatan ini juga menghadirkan pelaku UMKM, salah satunya AM Bakery yang bergerak di bidang pastry dan bakery. Dalam sesi berbagi pengalaman, pihak AM Bakery menekankan pentingnya memiliki izin edar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen. Mereka juga mengapresiasi kemudahan proses perizinan yang diberikan oleh Balai POM, sehingga pelaku usaha dapat lebih tertib dan profesional dalam memasarkan produknya.

Menutup kegiatan, Wakil Gubernur berharap forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjamin keamanan obat dan makanan. Ia menekankan bahwa pengawasan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Maluku Utara.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan plakat dan cinderamata dari BPOM kepada Wakil Gubernur sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga mutu dan keamanan obat serta makanan di Maluku Utara.