Perkuat Layanan KB Gratis, Pemerintah Dorong Keluarga Maluku Utara Lebih Sejahtera

Perkuat Layanan KB untuk Keluarga Sejahtera (Humas/Adpim)

MALUKU – Pemerintah pusat terus mengintensifkan program pengendalian penduduk melalui penguatan layanan Keluarga Berencana (KB) di berbagai daerah prioritas. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, M.Pd, secara resmi meluncurkan program pemantauan layanan KB secara nasional pada Rabu (11/2/2026).

Dalam arahannya yang disampaikan secara daring, Menteri Wihaji menegaskan bahwa pengelolaan kependudukan memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas hidup masyarakat Indonesia yang kini berjumlah sekitar 286 juta jiwa. Ia menyebutkan, dengan jumlah keluarga yang telah mencapai kurang lebih 80 juta, pemanfaatan kontrasepsi menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab memastikan ketersediaan alat kontrasepsi sebagai hak setiap warga untuk merencanakan kelahiran. Hal ini bukan sekadar soal pengendalian angka pertumbuhan penduduk, tetapi juga menyangkut perlindungan kesehatan reproduksi, kestabilan ekonomi keluarga, hingga kesejahteraan mental, khususnya bagi perempuan.

“Perencanaan keluarga yang baik akan berdampak langsung pada kesehatan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh,” ujar Menteri Wihaji.

Di Maluku Utara, dukungan terhadap program ini ditunjukkan langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Comoras. Ia meninjau pelaksanaan pelayanan KB gratis di Puskesmas Rawat Inap Galala, Kota Tidore Kepulauan. Dalam kunjungannya, ia mengapresiasi kesiapan tenaga kesehatan serta fasilitas yang tersedia untuk melayani masyarakat dengan ramah dan profesional.

Hj. Rusni menyampaikan rasa bangganya atas capaian Maluku Utara yang dinobatkan sebagai provinsi dengan pelayanan KB terbaik secara nasional pada pertengahan 2025. Ia berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Ia juga mengajak seluruh jajaran TP PKK kabupaten dan kota untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pelayanan KB serentak yang digelar pada 9–15 Februari 2026. Menurutnya, kekompakan dan kolaborasi lintas daerah akan semakin memperkuat posisi Maluku Utara sebagai daerah percontohan dalam program kependudukan.

Kegiatan peluncuran dan pemantauan layanan KB ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri, jajaran pimpinan BKKBN, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah. Program ini diharapkan mampu menekan angka kebutuhan KB yang belum terpenuhi (unmet need), sehingga lahir generasi masa depan yang lebih sehat, terencana, dan sejahtera.