Paripurna DPRD Morotai Evaluasi LKPJ 2025, Tekankan Dampak Nyata bagi Masyarakat

DPRD Morotai evaluasi LKPJ 2025 (Stevi)

MALUKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Muhammad Rizki dan dihadiri oleh Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, bersama Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta unsur masyarakat dan insan pers.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah. Tahun 2025 disebut sebagai periode krusial dalam memperkuat fondasi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

“Forum ini menjadi wahana evaluasi strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan semakin presisi dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan daerah, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,68 pada 2024 menjadi 67,86 pada 2025. Selain itu, angka kemiskinan tercatat menurun dari 3,69 ribu jiwa menjadi 3,29 ribu jiwa atau turun 10,84 persen.

Meski demikian, ia mengakui masih adanya keterbatasan fiskal daerah dengan realisasi pendapatan sebesar 84,23 persen. Karena itu, pemerintah daerah menerapkan skala prioritas pembangunan yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat serta keberlanjutan fiskal.

Sementara itu, Ketua DPRD Muhammad Rizki menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang konstruktif.

“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya banyaknya program, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, antara lain peningkatan pelayanan publik, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor kesehatan, serta peningkatan kinerja BUMD. DPRD juga mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi dan potensi lokal.

Selain itu, penguatan digitalisasi administrasi keuangan dan peningkatan sinergi dengan pemerintah pusat menjadi perhatian utama untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan pemanfaatan potensi lokal juga menjadi fokus utama ke depan.

Dalam sektor pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mencatat sejumlah capaian, termasuk penghargaan cakupan kesehatan semesta dari Kementerian Kesehatan RI serta apresiasi dari Kejaksaan RI dalam pengawasan dana desa.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Di situlah makna sejati pembangunan,” pungkasnya.