Gubernur Sherly: Jangan Biarkan Rakyat Miskin karena Jalan Putus

Sherly prioritaskan konektivitas demi kesejahteraan rakyat Malut (Humas / ADPIM)

MALUKU – Sherly Tjoanda menyampaikan pesan tegas dan menyentuh saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Provinsi Maluku Utara di Gamalama Ballroom, Bella Hotel, Kamis (7/5).

Di hadapan pejabat kementerian/lembaga dan 10 kepala daerah, Sherly menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami petani dan nelayan bukan semata takdir, melainkan akibat akses jalan dan jembatan yang belum terkoneksi selama bertahun-tahun.

“Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, ‘Di mana uangnya?’ Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi tetap miskin karena tidak bisa membawa hasilnya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas,” tegas Sherly.

Ia menyoroti sekitar 80 persen masyarakat Maluku Utara hidup dari sektor pertanian dan perikanan, namun keterbatasan infrastruktur membuat hasil bumi dan laut sulit dipasarkan secara cepat dan efisien.

Menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memilih fokus pada fungsi jalan dibanding kemewahan proyek. Dari total 1.900 kilometer jalan rusak berat di Maluku Utara, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan jalan menggunakan skema Lapisan Penetrasi (Lapen).

Menurut Sherly, pembangunan satu kilometer jalan hotmix membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar. Dengan jumlah anggaran yang sama, pemerintah bisa membangun hingga empat kilometer jalan Lapen yang lebih fungsional untuk membuka akses desa-desa terisolasi menuju pusat ekonomi rakyat.

Selain itu, Pemprov Maluku Utara juga menerapkan skema “Kontrak Payung” yang disebut menjadi yang pertama di Indonesia dan mampu menekan biaya pembangunan hingga 30 persen.

Tak hanya soal infrastruktur, Sherly juga menyoroti persoalan pendidikan di wilayah kepulauan. Ia menegaskan tidak ingin lagi ada anak-anak Maluku Utara putus sekolah karena biaya maupun keterbatasan akses pendidikan.

“Tahun 2025 kita gratiskan uang komite, dan hasilnya 10 ribu anak kembali bersekolah. Tahun 2026 kita luncurkan Sekolah Jarak Jauh untuk wilayah Morotai, Halut, dan Haltim. Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil,” ujarnya.

Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh bupati dan wali kota agar lebih memprioritaskan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dibanding kegiatan seremonial birokrasi.

Sherly meminta pemerintah daerah memangkas biaya perjalanan dinas, forum diskusi, hingga belanja makan minum yang dianggap tidak mendesak. Ia juga meminta minimal 10 persen APBD dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Bahkan, Sherly menegaskan tidak akan menandatangani RAPBD 2027 kabupaten/kota yang tidak memprioritaskan kepentingan publik.

“Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali, biarlah yang sedikit itu bermanfaat bagi banyak orang. Mari berhenti copy-paste program, mari mulai bekerja dengan data dan hati,” pungkasnya.