Gubernur Sherly: Konektivitas Jadi Kunci Putus Rantai Kemiskinan di Maluku Utara

Sherly fokus konektivitas putus rantai kemiskinan (Humas/Adpim)

MALUKU  – Sherly Tjoanda resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Kamis (7/5).

Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen secara year on year (YoY) pada 2025 dan masih bertahan di angka 19,3 persen pada Kuartal I 2026 harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.

Menurutnya, persoalan utama yang masih dihadapi masyarakat adalah ketimpangan antara tingginya pertumbuhan ekonomi dengan kondisi infrastruktur di lapangan.

“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. Delapan puluh persen penduduk kita adalah petani dan nelayan. Satu-satunya cara agar mereka keluar dari kemiskinan struktural adalah memastikan hasil panen dan tangkapan mereka bisa sampai ke pasar dengan cepat melalui jalan dan jembatan yang terkoneksi,” tegas Sherly.

Ia mengungkapkan, dari total 6.300 kilometer ruas jalan provinsi dan kabupaten di Maluku Utara, sekitar 1.900 kilometer atau 30 persen masih mengalami rusak berat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah strategis dengan target pembiayaan mencapai Rp4,5 triliun guna mempercepat penuntasan infrastruktur jalan.

Adapun strategi yang disiapkan meliputi optimalisasi APBD dengan alokasi minimal 10 persen untuk infrastruktur, penerapan skema Lapisan Penetrasi (Lapen) agar jalan lebih cepat fungsional, hingga inovasi kontrak payung jasa konstruksi yang diklaim mampu mengefisiensi anggaran hingga 30 persen.

Sherly menyebut Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kontrak payung jasa konstruksi dengan pendampingan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Sherly juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan. Ia menyoroti masih tingginya angka anak putus sekolah di beberapa wilayah, terutama dari jenjang SD ke SMP dan SMA.

Sejak 2025, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menggratiskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara. Kebijakan itu disebut berhasil menurunkan angka anak yang tidak melanjutkan SMA hingga 50 persen, dari 20 ribu menjadi 10 ribu anak.

Pada 2026, Pemprov Maluku Utara juga akan meluncurkan pilot project sekolah jarak jauh di Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk menjangkau pelajar di wilayah terpencil.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Medrilzam, mengapresiasi visi pembangunan yang diusung Gubernur Sherly.

Bappenas mendorong Maluku Utara mulai melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor pertambangan, seperti pengembangan sektor pangan berbasis kelapa dan pala, serta penguatan sektor pariwisata melalui Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

Selain itu, Bappenas juga menyatakan kesiapan membantu penyusunan masterplan Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang berkelanjutan.