Cegah Konflik dan Aktivitas Ilegal, WPR Gunung Botak Akan Ditata

Kunjungan kerja ke Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku. (Dok Humas Polda Maluku)

MALUKU – Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto mengunjungi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku, Rabu, 6 April 2026.

Kunjungan turut diikuti Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto.

Rombongan bertolak dari Kota Ambon ke Kabupaten Buru menggunakan pesawat militer TNI AD jenis CASA 212-200 sekitar pukul 07.30 WIT.

Baca juga: Kapolda Maluku Sambut Wamen ESDM di Ambon

Di sela-sela kunjungan, Irjen Dadang menegaskan bahwa peninjauan tersebut bertujuan agar pemerintah dan aparat keamanan memperoleh gambaran faktual. Kondisi faktual ini, lanjut Irjen Dadang, akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menata kawasan tersebut.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sehingga langkah-langkah yang diambil nantinya benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan nyata masyarakat,” kata Irjen Dadang Hartanto.

Menurut Irjen Dadang, penanganan kawasan Gunung Botak tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum.

Penanganan Gunung Botak juga mengedepankan pendekatan humanis, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Penanganan kawasan pertambangan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama agar solusi yang dihasilkan dapat berkelanjutan serta memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Dihadapan Rektor IAKN, Kapolda Maluku : Kampus Berperan Penting Cegah Konflik Sosial

Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan pertambangan guna mencegah potensi konflik sosial dan aktivitas ilegal. Sebab kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.

Irjen Dadang menegaskan, pemerintah daerah bersama TNI-Polri berkomitmen mendorong penataan Gunung Botak secara lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum.