Gubernur Hendrik Dorong Percepatan Program MBG Berbasis Pangan Lokal di Maluku

Maluku percepat program MBG berbasis pangan lokal (Diskominfo Maluku)

MALUKU – Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Maluku.

Komitmen tersebut disampaikan Hendrik saat membuka kegiatan Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama komunitas di aula lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Hendrik mengapresiasi Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program MBG di Maluku.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Hendrik.

Ia menjelaskan, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan tenaga kerja, UMKM, dan pelaku usaha lokal.

Menurut Hendrik, program tersebut menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 106 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Maluku dari total potensi 192 unit atau sekitar 55,21 persen.

Sementara itu, jumlah siswa penerima manfaat MBG telah mencapai 222.640 orang dari total potensi 488.994 siswa atau sekitar 45,54 persen.

Untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penerima manfaat tercatat sebanyak 19.345 orang dari total potensi 67.562 orang.

Program MBG di Maluku juga melibatkan sekitar 14.075 relawan dan tenaga kerja yang dinilai turut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Ini membuktikan bahwa MBG memiliki efek berganda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.

Meski menunjukkan perkembangan positif, Hendrik mengakui masih terdapat tantangan besar, terutama kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan yang berdampak pada distribusi dan pemerataan layanan hingga daerah terpencil.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mempercepat pembangunan dan pemerataan fasilitas SPPG, memperkuat pengawasan mutu pangan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Hendrik juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.