Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memberikan bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir untuk melayani kebutuhan mendasar masyarakat. Hal in

Program Sosial Sherly Perkuat Pelayanan Masyarakat Malut (Humas / ADPIM)

MALUKU - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, meluncurkan berbagai program dan kegiatan jaminan sosial tahun anggaran 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Peluncuran program tersebut dipusatkan di Benteng Oranje, Ternate, Senin (25/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sherly memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang dinilai bergerak cepat dalam menjalankan berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat rentan di 10 kabupaten/kota.

Menurutnya, kerja cepat dan kolaborasi lintas sektor yang dibangun Dinas Sosial telah membantu masyarakat dalam berbagai kondisi, mulai dari penyaluran santunan bagi keluarga berduka hingga penanganan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Saya mengapresiasi kerja Dinas Sosial yang telah bergerak cepat membantu masyarakat. Pelayanan yang diberikan bukan sekadar tugas administratif, tetapi benar-benar hadir dengan kepedulian,” ujar Sherly.

Gubernur juga menegaskan bahwa masyarakat pemegang KTP Maluku Utara, khususnya kategori desil 1 hingga desil 5, tidak perlu khawatir untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas, sehingga masyarakat kurang mampu dapat memperoleh layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, baik di rumah sakit kabupaten/kota maupun rumah sakit rujukan di luar daerah.

“Seluruh biaya pengobatan masyarakat kategori desil 1 sampai 5 dijamin bersama oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian Sosial,” tegasnya.

Sherly menekankan bahwa peluncuran program sosial tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

Menurutnya, program jaminan sosial merupakan implementasi arahan Presiden RI agar negara benar-benar hadir membantu masyarakat prasejahtera menghadapi berbagai kesulitan hidup.

“Kita hadir bukan hanya untuk mendata, tetapi memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Tugas kita adalah meringankan beban mereka dan memastikan mereka tidak merasa berjuang sendirian,” katanya.

Dalam peluncuran program jaminan sosial tahun 2026 tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menyerahkan berbagai bantuan sosial secara simbolis kepada masyarakat penerima manfaat.

Bantuan yang disalurkan meliputi buku tabungan Keluarga Sejahtera untuk 50 penerima manfaat, bantuan kaki palsu bagi 15 penyandang disabilitas, bantuan gizi dan susu untuk 100 anak stunting dan gizi buruk, hingga santunan kematian bagi ahli waris.

Selain itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan biaya hidup bagi pasien rujukan luar daerah, bantuan terminasi pelayanan panti anak dan rumah sejahtera sebesar Rp1,5 juta, serta bantuan kursi roda dan tongkat kaki tiga bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Tak hanya itu, bantuan alat musik juga diberikan kepada masyarakat terdampak bencana sosial di Desa Sibenpopo dan korban gempa di Pulau Batang Dua.