SERUMBI 2026 Resmi Dibuka, BI dan Pemprov Malut Dorong UMKM Go Digital dan Ekspor

UMKM Malut didorong go digital dan ekspor (Humas / ADPIM)

MALUKU - Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, Kepala BPOM Maluku Utara, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Utara Wa Zahariah, pimpinan OPD, perbankan, hingga pelaku UMKM dari berbagai daerah di Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Handi Susila menegaskan komitmen BI untuk terus menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendorong UMKM naik kelas. Menurutnya, digitalisasi menjadi solusi penting untuk menjawab tantangan geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan.

Ia juga menyoroti besarnya potensi produk lokal Maluku Utara, termasuk kopi rempah yang dinilai memiliki identitas khas daerah. Selain itu, BI juga terus mendorong pengembangan sektor wastra dan batik lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Sri Haryanti Hatari mengatakan SERUMBI 2026 merupakan bentuk sinergi nyata antara BI dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendukung pengembangan UMKM, mulai dari pembinaan hingga akses pasar nasional.

Menurutnya, terdapat tiga fokus utama dalam program SERUMBI 2026, yakni perluasan akses digital, penguatan pembiayaan usaha, dan pengembangan potensi ekspor produk lokal.

Pemprov Maluku Utara, kata dia, juga tengah menjalankan program bantuan modal usaha dengan bunga rendah bagi pelaku UMKM di Sofifi dan Ternate. Program tersebut merupakan arahan dari Gubernur Sherly Tjoanda untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis usaha riil.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong produk unggulan seperti kopi rempah, hasil laut, hingga kerajinan lokal agar memiliki standar dan sertifikasi ekspor dengan identitas “Made in Maluku Utara”.

“Jangan sampai hasil laut dari Maluku Utara justru dipasarkan dengan label daerah lain,” ujar Sri Haryanti.

Berdasarkan data pemerintah daerah, Maluku Utara saat ini memiliki sekitar 195 ribu UMKM, dengan mayoritas merupakan usaha mikro yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2026 tercatat tertinggi secara nasional, pemerintah menilai ketergantungan terhadap sektor tambang masih cukup besar.

Karena itu, sektor UMKM dinilai menjadi fondasi penting ekonomi daerah di masa depan. Pemerintah juga mengingatkan pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memanfaatkan teknologi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.