Sekprov Malut Dorong Strategi Ekonomi Berbasis Wilayah dan Peningkatan Kualitas SDM Lewat Workshop 2026

Sekprov Malut Dorong Ekonomi Wilayah dan Peningkatan IPM

MALUKU - Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, membuka secara resmi Workshop Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang mengangkat tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Melalui Pembangunan Berbasis Kewilayahan”. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Maitara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku Utara, Kamis (9/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Sekprov menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia serta berbagai pihak yang selama ini membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian Maluku Utara.

Menurutnya, karakter Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang berbeda di setiap daerah. Kebijakan ekonomi tidak dapat dibuat secara seragam, tetapi harus menyesuaikan potensi, kebutuhan, dan keunggulan masing-masing wilayah.

Ia menilai ketersediaan data yang tepat, mudah dipahami, dan dapat diakses menjadi faktor penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif serta sesuai dengan kondisi masyarakat.

Di hadapan peserta workshop yang mayoritas berasal dari jajaran pemerintah daerah, Samsuddin menekankan pentingnya memahami persoalan utama sebelum menentukan langkah penyelesaian. Ia menyebut terdapat lima indikator penting yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, rasio ketimpangan (Gini Ratio), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ia menjelaskan, Maluku Utara saat ini berhasil menunjukkan kinerja positif dengan capaian sejumlah indikator yang berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan signifikan, angka kemiskinan dan pengangguran mampu ditekan, sementara tingkat ketimpangan juga berada pada kondisi yang relatif baik.

Namun, capaian tersebut tetap harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap peningkatan IPM. Sebab, menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh.

“Empat indikator sudah menunjukkan hasil yang baik, tetapi pekerjaan besar kita masih pada peningkatan IPM. Jika kualitas manusia semakin baik, maka berbagai indikator pembangunan lainnya juga akan ikut meningkat,” ujar Samsuddin.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat program yang berkaitan dengan tiga aspek utama IPM, yaitu peningkatan pendidikan melalui lama sekolah, perbaikan sektor kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain membahas persoalan ekonomi makro, Sekprov juga menyoroti perkembangan sektor UMKM di Maluku Utara. Ia mengingatkan pelaku usaha lokal agar tidak berhenti pada pasar yang sudah ada, melainkan terus meningkatkan kualitas produk, menjaga konsistensi, dan memperluas jangkauan pemasaran.

Menurutnya, perubahan kualitas maupun jumlah produk yang tidak sesuai harapan konsumen dapat berdampak pada kepercayaan pasar. Karena itu, UMKM perlu memiliki standar produksi yang lebih baik agar mampu bersaing dan berkembang.

Sebagai upaya memperkuat kapasitas usaha kecil, Samsuddin mendorong adanya konsep penggabungan atau konsolidasi UMKM melalui koperasi maupun manajemen usaha bersama. Dengan pola tersebut, pelaku usaha kecil diharapkan mampu memiliki daya saing lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Fadhil Muhammad, menjelaskan bahwa workshop tersebut merupakan bagian dari kolaborasi program Lentera BI Malut bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Maluku Utara pada Triwulan I-2026 masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan perkiraan mencapai sekitar 19 persen secara tahunan.

Meski demikian, Fadhil mengingatkan bahwa persoalan inflasi masih menjadi perhatian utama. Pada Juni 2026, Maluku Utara mencatat inflasi bulanan sebesar 2,45 persen yang menjadi salah satu angka tertinggi secara nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti bahan bakar, ikan, cabai, dan bawang merah akibat panjangnya rantai distribusi.

Melalui kegiatan ini, para ASN dan pemangku kepentingan mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu strategis, mulai dari penghitungan inflasi, Survei Biaya Hidup (SBH), kajian fiskal regional, perlindungan konsumen dari aktivitas keuangan ilegal, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan seperti Gemini dan ChatGPT dalam mendukung analisis ekonomi serta penyusunan RPJMD.

Workshop tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Maluku Utara Sri Haryanti Hatari, Kepala Biro Perekonomian Suryanto Andili, Kepala KPP Pratama Ternate Rebina Sukmasari, serta perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.