Gubernur Maluku Dorong Pembangunan Rumah untuk Warga Terdampak Konflik dan Bencana

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian PKP. (dok istimewa)

MALUKU - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat di sejumlah desa terdampak konflik sosial dan bencana di Maluku.

Hal itu disampaikan Hendrik Lewerissa saat rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Graha Exitama With Binayas, Senin, 11 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Hendrik menyoroti kebutuhan pembangunan rumah di sejumlah desa, termasuk Desa Iha yang dinilai perlu menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Kalau dari empat desa ini harus ada prioritas utama, menurut saya Desa Iha perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakatnya cukup sulit,” Ucapnya.

Baca juga: Gubernur Maluku Dorong Penguatan Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Ketahanan Wilayah Kepulauan

Menurutnya, pembangunan rumah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik dan bencana.

Lewerissa menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Dalam rapat itu, Lewerissa juga mengungkapkan masih ada warga yang tinggal di tenda darurat dengan kondisi memprihatinkan.

“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya.

Selain Desa Iha, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengusulkan penanganan di Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariu yang masih membutuhkan dukungan pembangunan rumah.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian PKP menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan serta menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP menyampaikan bahwa pemerintah pusat tidak hanya akan membangun rumah, tetapi juga menata kawasan permukiman agar lebih layak huni.

Baca juga: Gubernur Sherly Paparkan Strategi Jaga Stabilitas Ekonomi dan Inflasi Maluku Utara

“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.

Kementerian PKP juga menegaskan bahwa tim teknis akan turun langsung ke lokasi bersama pemerintah daerah guna memastikan kelayakan lahan dan keamanan kawasan pembangunan. Dalam kesempatan itu, Lewerissa turut meminta perhatian pemerintah pusat terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku yang dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan.

“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.