Gubernur Maluku Dorong Penguatan Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Ketahanan Wilayah Kepulauan

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama sejumlah kepala daerah di Maluku bertemu Dirjen SDA Kementerian PU. (dok istimewa)

MALUKU - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama sejumlah kepala daerah di Maluku melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna membahas kebutuhan infrastruktur sumber daya air, pengendalian abrasi, hingga penyediaan air bersih di wilayah kepulauan Maluku.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang rapat Ditjen Sumber Daya Air, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 11 April 2026.

Dalam penyampaiannya, Lewerissa menegaskan bahwa Maluku saat ini memiliki tiga Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta pembangunan Ambon New Port atau Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.

Baca juga: Gubernur Sherly Paparkan Strategi Jaga Stabilitas Ekonomi dan Inflasi Maluku Utara

Khusus terkait Bendungan Way Apu, Hendrik menyebut proyek tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

“Diperkirakan pada tahun 2027 bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Menurut Lewerissa Kabupaten Buru merupakan salah satu sentra pangan utama di Maluku, bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur. Selain persoalan pangan, Lewerissa juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau.

“Wilayah kami lebih dari 92 persen adalah lautan. Karena itu dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” katanya.

Baca juga: Gubernur Hendrik Dorong Percepatan Program MBG Berbasis Pangan Lokal di Maluku

Dirinya mengatakan abrasi di wilayah pesisir Maluku semakin masif dalam beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah daerah berharap ada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talud pengaman pantai dan penanganan kawasan bantaran sungai. Selain itu, persoalan air bersih juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku.

“Tidak semua pulau di Maluku memiliki ketersediaan air bersih yang memadai. Masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Lewerissa menambahkan, keterbatasan ruang fiskal daerah membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Baca juga: Gubernur Maluku Dukung Penuh Peluncuran Lawamena Satu Data Maluku

“Karena itu, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ucapnya.