Sherly Usulkan Rp2,9 Triliun Infrastruktur, Desak Pemerataan Ekonomi Malut

Sherly usulkan infrastruktur demi pemerataan ekonomi (Humas / ADPIM)

MALUKU – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI dalam pertemuan strategis di Ternate, Rabu (22/4).

Dalam forum tersebut, Sherly menyoroti paradoks ekonomi Maluku Utara. Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional sebesar 34 persen pada 2025, capaian tersebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama akibat minimnya konektivitas antarwilayah.

Ia menjelaskan, mayoritas penduduk Maluku Utara berprofesi sebagai petani dan nelayan yang kesulitan mendistribusikan hasil produksi karena keterbatasan akses jalan, jembatan, dan pelabuhan.

Untuk itu, Pemprov Malut mengajukan sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan jalan provinsi melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD), percepatan pembangunan ibu kota Sofifi, penguatan konektivitas kawasan industri, hingga peningkatan akses menuju bandara melalui ruas Trans Kie Raha.

Sherly juga menyoroti persoalan status administratif Sofifi yang hingga kini belum mandiri dan masih berada di bawah Kota Tidore Kepulauan. Kondisi tersebut dinilai menghambat percepatan pembangunan dan akses terhadap bantuan pusat.

Selain itu, ia mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk penanganan pascabencana banjir dan gempa bumi, serta mendorong pembangunan pelabuhan penyeberangan di sejumlah pulau dan peningkatan frekuensi Tol Laut guna menekan biaya logistik.

“Tanpa konektivitas yang memadai, biaya logistik tetap tinggi dan manfaat pembangunan tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Melalui usulan tersebut, Gubernur berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan konkret agar pembangunan di Maluku Utara lebih merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.