Pemprov Malut Perjuangkan Tambahan Kuota BBM dan LPG demi Stabilitas Ekonomi Rakyat di Hadapan DPR RI

Pemprov Malut jaga energi demi rakyat (Humas / ADPIM)

MALUKU  – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dengan memastikan ketersediaan energi tetap aman di tengah ketidakpastian global.

Mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Sekretaris Daerah Provinsi, Samsuddin A. Kadir, menghadiri rapat bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Kamis (23/04).

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Maluku Utara membawa misi penting: memastikan masyarakat kecil seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM tidak terdampak kelangkaan BBM maupun lonjakan harga energi.

Di hadapan Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, Sekprov Samsuddin menyampaikan pesan khusus dari Gubernur terkait perlindungan masyarakat lapisan bawah. Ia menyoroti dampak perubahan jalur distribusi LPG dari Surabaya ke Ambon yang sempat memicu potensi kenaikan harga hingga 40 persen.

“Ibu Gubernur berpesan agar masyarakat kecil jangan sampai terbebani. Pelaku UMKM seperti penjual roti dan warung makan sangat bergantung pada LPG. Jika energi naik, harga pangan ikut naik,” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi, Pemprov Malut telah mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong percepatan pembangunan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di wilayah kepulauan. Hal ini penting agar nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan solar untuk melaut.

Menanggapi hal tersebut, Syarif Fasha memberikan sinyal positif dengan membuka peluang penambahan SPBN baru.

“Selama SPBN belum tersedia, nelayan tetap bisa membeli BBM di SPBU dengan surat rekomendasi dari dinas terkait. Hak rakyat harus sampai ke tangan rakyat,” tegasnya.

Dari sisi pengawasan, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan distribusi BBM di Maluku Utara akan diperketat untuk mencegah penyimpangan. Ia juga menyampaikan rencana penambahan kuota minyak tanah lebih awal guna mengantisipasi kelangkaan akhir tahun.

Sementara itu, pihak Pertamina melalui Executive GM Regional Papua Maluku, Awan Rahajo, mengungkapkan bahwa ketahanan stok energi di Maluku Utara dalam kondisi aman. LPG tercatat memiliki cadangan lebih dari 60 hari, sementara Pertalite dan Biosolar tetap stabil dengan suplai kapal rutin ke Terminal BBM di Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana.

Langkah ini diperkuat dengan program SPBU Satu Harga serta rencana penambahan lima titik baru hingga 2029, guna menekan disparitas harga energi di wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Maluku Utara, baik di pulau terluar maupun perkotaan, merasakan energi yang terjangkau,” tutup Sekprov.

Rapat ini juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat sistem digitalisasi pengawasan BBM melalui X-Star, sehingga penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.