Sidak SPBU Haltim Bongkar Manipulasi Takaran BBM dan Lonjakan Harga di Kota Maba

Sidak BBM temukan takaran dikurangi pedagang (Humas)

MALUKU – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) bergerak cepat merespons dinamika penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

Tim teknis diterjunkan langsung untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU dan titik penjualan Pom Mini di wilayah Kota Maba, Kamis (23/04). Langkah ini dilakukan guna memastikan stabilitas harga sekaligus melindungi konsumen dari praktik curang di lapangan.

Dalam sidak tersebut, petugas menemukan adanya ketimpangan harga dan volume BBM. Salah satu temuan mencolok adalah lonjakan harga Dexlite yang naik signifikan dari Rp14.500 menjadi Rp24.150 per liter. Sementara itu, harga Pertamax di wilayah Kota Maba masih terpantau stabil di angka Rp12.600 per liter.

Namun, persoalan utama bukan hanya soal harga. Tim juga menemukan praktik manipulasi takaran oleh sejumlah pengecer. Volume BBM yang dijual diketahui berkurang antara 110 ml hingga 140 ml per liter, jauh di atas batas toleransi yang hanya berkisar 50 ml hingga 100 ml.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Haltim, Usman Lalupi, menegaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Halmahera Timur untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat.

“Aksi ini adalah tindak lanjut dari arahan Bupati. Kami memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi penyesuaian harga untuk mengambil keuntungan tidak wajar,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur akan segera menetapkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru sebagai acuan resmi bagi seluruh pelaku usaha BBM di wilayah tersebu

Selain itu, peringatan keras juga disampaikan kepada pemilik SPBU, Pom Mini, dan pengecer. Pemerintah menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika masih ditemukan pelanggaran.

“Kami akan mengeluarkan HET terbaru dalam waktu dekat. Jika masih ada yang menaikkan harga secara sepihak atau bermain di takaran, izin usaha akan dicabut,” tegas Usman.

Langkah tegas ini diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat, khususnya di wilayah Halmahera Timur.