Kemenkum Maluku Bahas Kelengkapan Verifikasi Administrasi Bersama Perwakilan Partai Gerakan Rakyat

Kemenkum Maluku Terima Perwakilan Partai Gerakan Rakyat (Humas/S.N)

MALUKU  – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menerima kunjungan perwakilan Partai Gerakan Rakyat dalam rangka koordinasi terkait kelengkapan dokumen verifikasi administratif. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (5/3) di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Saiful Sahri didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum. Agenda ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh proses administrasi berjalan tertib serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinasi ini juga menjadi bagian dari pelayanan administrasi hukum yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku kepada para pemangku kepentingan, khususnya dalam proses verifikasi dokumen partai politik.

Selama pertemuan berlangsung, kedua pihak membahas secara rinci berbagai persyaratan dokumen yang perlu dipenuhi dalam tahapan verifikasi administratif. Selain itu, dijelaskan pula prosedur serta tahapan yang harus dilalui agar proses verifikasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saiful Sahri menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan administratif yang transparan dan profesional. Menurutnya, setiap proses administrasi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip netralitas serta kepastian hukum.

“Setiap proses administrasi harus dijalankan secara tertib sesuai regulasi yang berlaku, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas dan akuntabilitas,” ujar Saiful Sahri.

Ia juga menambahkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku akan terus memberikan pendampingan administratif sesuai dengan kewenangannya, sehingga setiap proses verifikasi dokumen dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, perwakilan Partai Gerakan Rakyat yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan kesiapan untuk segera melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam proses verifikasi administratif.

Komitmen tersebut diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi sehingga seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang kondusif dan komunikatif. Dialog yang terjalin antara kedua pihak menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung tertib administrasi hukum.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan setiap proses verifikasi dokumen partai politik dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dalam menjaga integritas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi hukum dan pembinaan peraturan perundang-undangan.