Gubernur Sherly Ungkap Ketimpangan Pembangunan Malut di Hadapan DPR RI

Sherly ungkap ketimpangan, dorong konektivitas Malut (Humas/Adpim)

MALUKU – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara tegas menyuarakan ketimpangan pembangunan di wilayahnya saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Ternate, Rabu (22/4).

Di balik capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen pada 2025, Sherly menilai kondisi tersebut belum dirasakan merata oleh masyarakat. Ia menyoroti masih banyak wilayah yang belum terhubung infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, sehingga berdampak pada tingginya angka kemiskinan di daerah terpencil.

“Pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Tanpa konektivitas, masyarakat tetap tertinggal,” tegasnya.

Sherly menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Maluku Utara berprofesi sebagai petani dan nelayan, sehingga akses distribusi hasil bumi menjadi sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai. Namun, hingga kini masih banyak wilayah yang terisolasi.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan usulan anggaran strategis sebesar Rp2,9 triliun untuk pembangunan jalan, percepatan pengembangan ibu kota Sofifi, hingga pemulihan infrastruktur pascabencana.

Salah satu sorotan utama adalah kondisi Sofifi yang hingga kini belum memiliki status administratif mandiri dan masih berada di bawah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini berdampak pada terbatasnya fasilitas publik, termasuk layanan kesehatan yang belum optimal.

Selain itu, Sherly juga menyoroti pemotongan anggaran daerah yang mencapai Rp3,5 triliun pada 2026. Ia berharap anggaran tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk program nyata, terutama pembangunan jalan dan jembatan untuk menurunkan biaya logistik.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri, menegaskan bahwa kunjungan ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama kementerian terkait. Ia juga menekankan pentingnya konektivitas laut sebagai tulang punggung wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.

Melalui pertemuan ini, diharapkan usulan pembangunan dari daerah dapat masuk dalam kebijakan nasional, sehingga pembangunan di Maluku Utara tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.