MALUKU – Sherly Tjoanda memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Jumat (08/05/26).
Pertemuan strategis tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Kepala OJK, Bulog, Pertamina, para kepala daerah, hingga jajaran TPID dan TP2DD.
Dalam sambutannya, Sherly mengapresiasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama pengendalian inflasi.
Ia mengungkapkan inflasi Maluku Utara yang sempat menyentuh angka 5 persen pada Maret 2026 menjelang Ramadan kini berhasil ditekan secara signifikan.
“Per Mei 2026, inflasi year on year kita berada di angka 2,03 persen dan year to date 2,59 persen. Angka ini sudah berada di bawah standar nasional,” ujar Sherly.
Meski demikian, Sherly menyoroti tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah, terutama beras, ayam potong, dan telur.
Menurutnya, sekitar 80 persen kebutuhan beras di Maluku Utara masih dipasok dari luar daerah, sementara produksi ayam potong dan telur belum mampu dipenuhi secara mandiri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menjajaki kerja sama dengan investor untuk pengembangan peternakan ayam petelur seluas 5 hingga 10 hektar.
Targetnya, pada 2026 Maluku Utara sudah memiliki produksi telur sendiri guna menekan harga yang saat ini mencapai 50 persen lebih mahal dibanding wilayah Jawa dan Sulawesi.
Selain itu, Sherly juga memberikan perhatian khusus terhadap distribusi program Minyak Kita di wilayah Ternate, Tidore, dan Sofifi agar harga eceran tertinggi tetap berada di angka Rp15.700.
Pemerintah Provinsi juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemenuhan kuota stok Minyak Kita yang seharusnya mencapai 600 ribu liter, namun saat ini baru tersedia sekitar 100 ribu liter.
Menghadapi Idul Adha, Pemprov Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 10 kabupaten/kota, distribusi 100 ekor sapi kurban, hingga peningkatan produksi pertanian melalui program cetak sawah baru seluas 10 ribu hektar.
Sherly juga menyebut Perum Bulog telah mengalokasikan pembangunan enam gudang logistik baru di Maluku Utara untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Di sektor ekonomi masyarakat, Pemprov Maluku Utara bersama bank Himbara turut memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan. Saat ini, sekitar 700 nelayan sedang dalam proses pengajuan bantuan modal usaha.
Menutup arahannya, Sherly meminta seluruh kepala daerah di Maluku Utara segera mengambil langkah serupa untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Idul Adha.
“Pemerintah harus hadir memastikan masyarakat dapat menjalani Idul Adha dengan harga yang ekonomis dan terjangkau,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Malutprov.go.id