Pemkot Ambon Latih 650 Agen Perkuat Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial

650 agen dilatih dukung bansos tepat sasaran (MCAMBON/HS)

MALUKU - Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya pada penyaluran bantuan sosial (bansos). Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar pelatihan pendataan digitalisasi bantuan sosial kepada 650 agen yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan unsur pendamping lainnya di lingkungan pemerintah kota.

Pelatihan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (12/5/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran dan transparan.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mengatakan, para agen yang dilatih nantinya akan bertugas melakukan pendataan penerima bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hari ini kita melakukan pelatihan kepada agen-agen yang akan melaksanakan tanggung jawab mendata penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari. Pada hari pertama dilakukan bimbingan teknis terkait penggunaan sistem digitalisasi bansos, sedangkan hari kedua difokuskan pada simulasi penerapan sistem di lapangan.

Menurut Wali Kota, keberadaan 650 agen yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.

Ia mengakui, persoalan utama dalam penyaluran bansos selama ini adalah masih adanya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum sepenuhnya terakomodasi.

Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan sistem pendataan yang terintegrasi dengan data kependudukan agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang layak.

Bodewin menilai sistem digital yang diterapkan melalui simulasi yang dilakukan menunjukkan tingkat keamanan dan validasi data yang cukup baik sehingga sulit dimanipulasi.

Pemerintah Kota Ambon berharap pelatihan tersebut dapat menghasilkan data penerima bantuan sosial yang lebih valid dan akurat. Dengan begitu, pelaksanaan bantuan sosial maupun program bantuan lainnya nantinya dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Cahyono Tri Birowo menjelaskan bahwa program digitalisasi bansos menghadirkan pendekatan baru dalam sistem penyaluran bantuan.

Menurutnya, bantuan sosial kini tidak lagi hanya berbasis program semata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu penerima.

Ia menjelaskan, salah satu strategi utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran bansos adalah pemanfaatan data lintas sektoral yang terintegrasi secara digital.

Melalui sistem tersebut, setiap warga memiliki karakteristik data tersendiri yang dapat menjadi indikator dalam menentukan kelayakan penerima bantuan, seperti penggunaan listrik, tingkat pendapatan, kondisi kesehatan, hingga data administrasi lainnya.

Dengan dukungan sistem otomatisasi dan pertukaran data digital antarinstansi, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Cahyono berharap pelatihan yang diberikan kepada para agen dapat meningkatkan kualitas pendampingan di lapangan, khususnya dalam penggunaan aplikasi Portal Perlinsos yang menjadi bagian dari transformasi digital bantuan sosial nasional.

Portal tersebut memanfaatkan infrastruktur data publik, identitas digital, pertukaran data elektronik, hingga sistem pembayaran digital guna menciptakan layanan bantuan sosial yang lebih cepat, tepat, dan transparan.

Langkah digitalisasi ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik di daerah. Pemerintah berharap sistem yang diterapkan dapat mengurangi potensi kesalahan data, mempercepat proses verifikasi penerima, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah.

Dengan pelatihan kepada ratusan agen tersebut, Kota Ambon menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pelayanan sosial yang adaptif dan berbasis data. Pemerintah optimistis sistem baru ini akan membantu memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan secara adil dan tepat sasaran.