Dorong Ekonomi Biru, Gubernur Sherly Andalkan Hilirisasi Perikanan di Malut

Sherly dorong hilirisasi perikanan Maluku Utara (Humas/ADPIM)

MALUKU  – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengarahkan fokus pembangunan ke sektor kelautan melalui konsep ekonomi biru. Langkah ini dinilai sebagai strategi besar untuk mengoptimalkan potensi laut yang mencakup sekitar 70 persen wilayah provinsi tersebut.

Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan bahwa transformasi ekonomi berbasis kelautan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Hal ini disampaikannya dalam Forum Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Menata Masa Depan Perikanan Malut di Ballroom Bella Hotel Ternate, Sabtu (11/4).

Menurutnya, selama ini terjadi paradoks di wilayah pesisir Maluku Utara. Di satu sisi, potensi laut sangat melimpah, namun di sisi lain nelayan masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.

“Hilirisasi perikanan menjadi solusi utama. Tanpa itu dan tanpa keterlibatan sektor swasta, potensi laut hanya akan menjadi sumber daya yang tidak memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Sherly.

Untuk mendorong transformasi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan empat pilar utama. Pertama, modernisasi armada nelayan dengan fokus pada kapal berkapasitas 5–20 GT agar nelayan dapat mengakses BBM subsidi sekaligus menjaga wilayah tangkap lokal.

Kedua, revitalisasi rantai dingin melalui penguatan fasilitas seperti cold storage dan pabrik es di sejumlah titik strategis, termasuk Dufa-Dufa di Kota Ternate serta wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Selatan.

Ketiga, penguatan hilirisasi dan kehadiran offtaker agar hasil tangkapan dapat diolah dan memiliki nilai tambah, sehingga harga ikan tetap stabil meski produksi melimpah.

Keempat, penciptaan iklim investasi yang sehat dan menguntungkan melalui skema kerja sama yang adil antara pemerintah, nelayan, dan investor.

Dalam forum tersebut, Rokhmin Dahuri turut memaparkan potensi besar sektor perikanan Maluku Utara. Ia menyebut wilayah ini sebagai “tambang protein” yang dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan teknologi dan prinsip keberlanjutan.

Menurutnya, pengembangan budidaya udang vaname seluas 10.000 hektar saja berpotensi menghasilkan pendapatan bersih hingga Rp45 triliun, atau sekitar tiga kali lipat dari APBD Maluku Utara saat ini.

Sejumlah akademisi juga memberikan masukan dalam diskusi tersebut. M. Irfan Koda mendorong pengembangan komoditas cepat tumbuh seperti rumput laut dan ikan nila. Sementara itu, Djanib Ahmad menekankan pentingnya pendekatan sosiologis dalam merancang kebijakan, agar program bantuan benar-benar tepat sasaran bagi nelayan.

Selain aspek ekonomi, isu sosial seperti stunting di wilayah pesisir juga menjadi perhatian. Pemanfaatan hasil laut sebagai sumber protein dinilai dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Menutup diskusi, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir menyatakan kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi visi transformasi ekonomi biru ini. Pemerintah berkomitmen melakukan transisi dari ketergantungan sektor tambang menuju pembangunan berbasis kelautan yang berkelanjutan.

Bagi Gubernur Sherly, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.