Pemprov Malut rakor harmoni sosial 2026 (Adpim/Malut)
MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan komitmen serius dalam menjaga dan memperkuat kerukunan sosial dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Persiapan dan Mekanisme Pelaksanaan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Muara Hotel, Ternate, Kamis (16/4/2026).
Rakor tersebut dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadri La Etje, yang mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Turut hadir mendampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Malut, Drs. Armin Zakaria, serta Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama, dan Ormas, Rachmad.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Kadri, ditegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan terbesar bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan bijak. Tanpa pengelolaan yang tepat, perbedaan justru berpotensi menjadi tantangan dalam pembangunan daerah.
“Harmoni dalam keberagaman adalah kunci utama menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Indeks Harmoni Indonesia bukan sekadar angka, tetapi instrumen strategis untuk memotret kondisi toleransi, kerukunan beragama, dan keterpaduan sosial di tengah masyarakat,” ujar Kadri.
Pemprov Maluku Utara juga memberikan perhatian khusus terhadap capaian IHaI tahun 2025 yang dinilai belum memenuhi target. Oleh karena itu, tahun 2026 ditetapkan sebagai momentum penguatan ikatan sosial di tengah masyarakat.
“Kita harus merangkul semua elemen masyarakat. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekuatan. Kita semua adalah saudara yang hidup di tanah dan air Indonesia yang sama,” tegasnya.
Pengukuran IHaI dinilai memiliki peran penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan daerah, khususnya pada sektor sosial, ekonomi, budaya, dan kebangsaan. Selain itu, indeks ini juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi konflik sosial di masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran dalam menjaga stabilitas dan kualitas kehidupan sosial.
Menutup sambutannya, Kadri mengajak seluruh peserta Rakor untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa.
“Dunia yang damai berawal dari sikap saling menghargai. Mari kita jaga dan pupuk terus harmonisasi sebagai dasar membangun kemajuan dan kesejahteraan di Maluku Utara,” pungkasnya.
Rakor teknis ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Pemerintah Kota Ternate.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Malutprov.go.id