Kick Off RKPD 2027, Pemprov Maluku Utara Fokus pada Empat Poin Strategis

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 (Admin Kominfo)

MALUKU - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Tahapan awal tersebut ditandai dengan pelaksanaan Forum Rencana Awal RKPD yang digelar di Sofifi.

Forum itu dibuka oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryati Hatari. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan daerah Maluku Utara untuk tahun 2027.

Dalam sambutannya, Sri Haryati menyebut RKPD sebagai dokumen penting yang menjadi panduan tahunan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. RKPD juga merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, RKPD tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi alat untuk memastikan pembangunan berjalan terencana, terukur, dan sejalan dengan kebijakan nasional. Karena itu, proses penyusunannya harus melibatkan berbagai pihak dan didukung data yang akurat.

Baca juga: Makan Patita Jadi Simbol Rekonsiliasi, Gubernur Maluku Tegaskan Perdamaian Negeri Liang

Sri Haryati juga menyoroti besarnya potensi yang dimiliki Maluku Utara, mulai dari sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, hingga kekayaan budaya dan sumber daya manusia. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan daya saing daerah.

Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S Adam, menegaskan bahwa RKPD 2027 harus disusun dengan penentuan prioritas yang tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah serta kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan kalangan akademisi.

Dalam forum tersebut, disepakati sejumlah fokus utama dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD 2027. Fokus tersebut meliputi penguatan perencanaan berbasis data, sinkronisasi program dengan visi pembangunan daerah dan kebijakan nasional, orientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Menutup arahannya, Sri Haryati berharap forum awal ini dapat memperkuat koordinasi pembangunan antara daerah dan pusat, demi terwujudnya Maluku Utara yang lebih inklusif dan sejahtera.