Pemprov Malut Matangkan Persiapan Survei Indeks Harmoni Indonesia 2026

Pemprov Malut Bahas Persiapan Survei Harmoni (Humas / ADPIM)

MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat koordinasi teknis untuk mempersiapkan pelaksanaan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan daring dari Hotel Muara, Kota Ternate, pada Selasa (10/03/2026).

Rapat koordinasi ini secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Maluku Utara Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Fachruddin Tukuboya, yang hadir mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Dalam sambutannya, Fachruddin menegaskan bahwa pengukuran Indeks Harmoni Indonesia menjadi instrumen penting untuk melihat sejauh mana tingkat toleransi dan kerukunan antarwarga di daerah. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan agar pelaksanaan survei dapat berjalan efektif.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk media sosial, sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam pengisian survei yang akan dilakukan.

“Peran teknologi sangat penting untuk menjangkau masyarakat secara luas. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan partisipasi publik dalam survei ini bisa meningkat,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan survei tersebut, pemerintah daerah berharap dapat memperbaiki kualitas pengukuran sekaligus mendorong peningkatan nilai indeks harmoni di Maluku Utara hingga 10 persen.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Armin Zakaria, dalam laporannya menjelaskan bahwa Indeks Harmoni Indonesia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan, toleransi, serta keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan survei sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam mengisi kuesioner yang telah disiapkan.

Armin juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang sempat dihadapi pada pelaksanaan survei tahun sebelumnya, di antaranya masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah, serta rendahnya tingkat kesadaran publik untuk terlibat dalam survei.

“Berbagai kendala tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kita semua agar pelaksanaan survei tahun ini bisa lebih optimal,” katanya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, perwakilan Kesbangpol kabupaten/kota, jajaran Kemenag kabupaten/kota, serta sejumlah lembaga terkait.

Agenda kegiatan meliputi pemaparan materi dari narasumber, sesi diskusi interaktif, hingga penyusunan langkah strategis dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia tahun 2026 di Maluku Utara.