Wagub Sarbin Sehe Pimpin Koordinasi Tanggap Darurat Gempa dan Penanganan Konflik Sosial

Tanggap cepat hadapi gempa Malut (Humas/Adpim)

MALUKU  – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat koordinasi terkait penanganan darurat bencana gempa bumi yang digelar di Ruang VIP Pemda Bandara Baabullah, Ternate, Minggu (05/04). Pertemuan ini turut dihadiri Direktur Penanganan Wilayah I BNPB Agus Riyanto, unsur Forkopimda Malut, Wali Kota Ternate, serta perwakilan instansi vertikal lainnya.

Dalam arahannya, Wagub menegaskan perlunya respons cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak gempa bermagnitudo 7,6 yang terjadi pada 2 April di wilayah Maluku Utara. Bencana tersebut berdampak pada 4 kabupaten dan 2 kota, mencakup 27 kecamatan serta 46 desa/kelurahan.

Ia memaparkan kondisi terkini berdasarkan data sementara di lapangan. Untuk korban jiwa, tidak ada laporan meninggal dunia, namun satu orang mengalami luka ringan. Sementara itu, sekitar 2.000 warga terdampak, dengan 1.107 jiwa atau 113 kepala keluarga masih berada di pengungsian.

Dari sisi kerusakan, tercatat 99 rumah rusak berat, 66 rusak sedang, dan 139 rusak ringan. Selain itu, terdapat kerusakan pada fasilitas umum, termasuk rumah ibadah, sarana pendidikan, dan infrastruktur lainnya.

Wagub menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kota Ternate telah bergerak cepat dengan membentuk posko serta menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak, termasuk Batang Dua. Ia juga berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar penanganan dapat berjalan maksimal hingga tuntas.

Selain gempa, Wagub turut menyoroti konflik sosial yang terjadi di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Halmahera Tengah. Ia menyebut kondisi di lokasi kini mulai terkendali setelah dirinya turun langsung melakukan peninjauan.

Akibat konflik tersebut, sekitar 83 rumah dilaporkan terbakar dan kurang lebih 500 warga terpaksa mengungsi. Pemerintah telah menginstruksikan OPD terkait untuk segera memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, khususnya bantuan pangan.

Wagub juga mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk berperan aktif dalam meredam isu serta memulihkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Di sisi lain, Direktur Penanganan Wilayah I BNPB Agus Riyanto menegaskan kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung masa tanggap darurat di Maluku Utara. Ia menyebutkan, fokus utama selama dua pekan ke depan adalah distribusi logistik ke wilayah kepulauan terluar seperti Pulau Mayau dan Tifure di Batang Dua.

BNPB juga telah berkoordinasi untuk mengerahkan kapal negara milik Basarnas guna memperlancar distribusi bantuan. Selain itu, layanan trauma healing bagi warga terdampak juga dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dukungan TNI dan Polri.

Terkait perbaikan rumah yang rusak akibat bencana maupun konflik sosial, BNPB memastikan prosesnya akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat koordinasi ini ditutup dengan komitmen seluruh instansi pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, meski berlangsung di tengah libur nasional.