TERNATE - Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Penanganan Pasca-Gempa di Kecamatan Batang Dua.

Wagub pastikan logistik aman pasca gempa Batang Dua (Adpim/Malut)

MALUKU  – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat dalam menangani dampak gempa yang terjadi di Kecamatan Batang Dua. Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut penanganan pasca-gempa yang berlangsung di Ruang Rapat Eks Crisant, Ternate, Senin (13/4/2026).

Rakor ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan upaya penanganan bencana dengan mengacu pada data ilmiah terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemerintah menekankan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data agar setiap langkah mitigasi lebih tepat sasaran dan efektif.

Sejumlah pihak terkait turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Ternate, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah, Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku Utara, Kepala Stasiun Geofisika Ternate, serta instansi teknis lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Gubernur Maluku Utara setelah melakukan kunjungan lapangan ke wilayah terdampak. Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat, khususnya terkait kondisi gempa susulan.

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG, gempa susulan diperkirakan masih akan terjadi hingga pertengahan April atau sekitar dua hingga tiga minggu sejak gempa utama yang terjadi pada awal bulan. Meski demikian, intensitas gempa dilaporkan terus mengalami penurunan.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak simpang siur. Berdasarkan data BMKG, gempa susulan masih mungkin terjadi, namun kekuatannya terus melemah,” ujar Sarbin.

Selain itu, dua isu utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah kekhawatiran warga terkait durasi gempa susulan serta permintaan relokasi bagi masyarakat terdampak. Pemerintah pun berkomitmen untuk mengkaji kedua hal tersebut secara serius dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keberlanjutan hunian warga.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang, Wakil Gubernur juga mengusulkan adanya standarisasi pembangunan rumah di wilayah rawan gempa seperti Batang Dua. Ia menekankan pentingnya desain hunian yang memperhatikan aspek keselamatan, termasuk penyediaan ruang terbuka atau jarak antarbangunan guna meminimalkan risiko saat terjadi gempa.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Sarbin Sehe menegaskan bahwa stok logistik dalam kondisi aman dan terkendali. Bahkan, distribusi bantuan telah dilakukan secara bertahap untuk menjangkau warga yang membutuhkan.

“Kurang lebih empat ton logistik telah didistribusikan ke Batang Dua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami memastikan bantuan terus tersedia dan tersalurkan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas III Ternate, Gede Ericsana Yasa, memberikan penjelasan teknis terkait kondisi gempa. Ia menyampaikan bahwa gempa dengan magnitudo 5 yang terjadi tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak panik.

Ia juga mengimbau agar warga tidak perlu mengungsi terlalu jauh hingga ke wilayah pegunungan. Menurutnya, masyarakat cukup berada di lokasi pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah, yang dinilai lebih aman dan terpantau.

“Gempa susulan diperkirakan tidak akan sekuat gempa awal. Kami mengimbau masyarakat tetap waspada, namun tidak perlu panik. Status ancaman tsunami juga sudah dinyatakan berakhir,” ujar Gede.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi di Batang Dua. Langkah-langkah penanganan akan dilakukan secara terukur dengan mengedepankan data, koordinasi lintas sektor, serta komunikasi yang transparan kepada masyarakat.

Upaya ini diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus memastikan bahwa proses pemulihan pasca-bencana berjalan dengan baik. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi ini.

Dengan pendekatan berbasis data dan respons cepat, Pemprov Maluku Utara berupaya tidak hanya menangani dampak gempa saat ini, tetapi juga membangun kesiapsiagaan yang lebih baik di masa mendatang.