Kemenkum Maluku Perkuat Peran Analis Kebijakan, Tingkatkan Kualitas Birokrasi

Kemenkum Maluku perkuat analis kebijakan daerah (Humas/H.S)

MALUKU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku terus mengoptimalkan kualitas kebijakan publik melalui penguatan peran analis kebijakan di daerah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan dan Penguatan Sekretariat Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Kakanwil, Rabu (15/4).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan agar mampu menghasilkan kebijakan yang berbasis data, analisis yang kuat, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam perumusan kebijakan.

“Kita ingin memastikan setiap kebijakan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi lahir dari analisis yang kuat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga dibekali teknik penyusunan policy brief yang efektif, guna memperkuat rekomendasi kebijakan agar lebih komunikatif dan tepat sasaran.

Selain itu, diskusi turut menyoroti pentingnya kolaborasi dengan stakeholder eksternal untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli serta melibatkan tim sekretariat wilayah FKK 2026, sehingga diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, berharap kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di daerah.

Ia menilai, dengan penguatan struktur FKK, Maluku berpotensi menjadi percontohan tata kelola kebijakan yang transparan dan akuntabel di kawasan Indonesia Timur.

Melalui langkah ini, Kemenkum Maluku berkomitmen mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.