Sejarah Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan: Dari “Kie Duko” hingga Kota Otonom

Ilustasi Sejarah Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan

MALUKU – Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara memiliki perjalanan sejarah panjang yang tidak terlepas dari dinamika politik, budaya, dan pemerintahan di kawasan timur Indonesia. Sebelum menjadi daerah otonom seperti saat ini, wilayah ini telah melalui berbagai fase penting yang membentuk identitas serta sistem pemerintahannya.

Sebelum masuknya pengaruh Islam ke wilayah timur Nusantara, Pulau Tidore dikenal dengan sebutan Kie Duko. Pada masa itu, masyarakat hidup secara terpencar dalam kelompok-kelompok suku yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Momole.

Momole merupakan sosok pemimpin yang disegani karena keberanian dan ketangkasannya, terutama dalam memperluas wilayah pertanian dan perkebunan. Tradisi perluasan wilayah tersebut dikenal dalam bahasa Tidore sebagai “jojoko”, yang memiliki makna bahwa siapa yang lebih dahulu menjelajahi suatu wilayah, maka dialah yang berhak menguasai tanah tersebut.

Sistem sosial ini menjadi salah satu fondasi awal terbentuknya struktur kepemimpinan di Tidore sebelum berkembangnya kerajaan dan pemerintahan yang lebih terorganisir.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Tidore juga pernah memainkan peran penting dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Pada tahun 1956, Pemerintah Republik Indonesia memberikan kepercayaan kepada Tidore untuk menjadi ibu kota perjuangan Provinsi Irian Barat.

Saat itu, pusat pemerintahan berada di Soasio, sementara Sultan Tidore ke-35, Zainal Abidin Syah, diangkat sebagai gubernur pertama Provinsi Irian Barat. Keputusan tersebut menegaskan posisi strategis Tidore dalam dinamika politik nasional pada masa itu.

Namun setelah Irian Barat resmi kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ibu kota provinsi dipindahkan ke daratan Papua, Tidore kembali menjalani masa transisi yang cukup panjang dalam sistem pemerintahan daerah.

Selama beberapa dekade setelah periode tersebut, Tidore berstatus sebagai wilayah administratif yang berada di bawah Kabupaten Halmahera Tengah. Meski demikian, masyarakat Tidore terus memperjuangkan status daerahnya agar memiliki peran yang lebih strategis dalam pemerintahan.

Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan ditetapkannya Tidore sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.

Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada 31 Oktober 1990, bersamaan dengan pengangkatan Drs. Abdul Bahar Andili sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah pertama.

Dalam perjalanan pemerintahan daerah tersebut, Kabupaten Halmahera Tengah yang beribu kota di Tidore pernah dipimpin oleh beberapa tokoh penting. Abdul Bahar Andili kemudian terpilih sebagai Bupati pertama untuk dua periode, yakni 1992–1997 dan 1997–2002.

Selanjutnya, pemerintahan dilanjutkan oleh Ir. Hi. Hasan Husain Doa sebagai bupati dan Drs. Hi. Ridwan M. Ilyaas sebagai wakil bupati untuk periode 2002–2007.

Perjalanan panjang masyarakat akhirnya mencapai titik penting ketika Kota Tidore Kepulauan resmi terbentuk sebagai daerah otonom. Pembentukan kota ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003.

Peresmian Kota Tidore Kepulauan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada 31 Mei 2003. Pada saat yang sama, Drs. M. Nur Jauhari dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Tidore Kepulauan pertama.

Setelah itu, posisi penjabat wali kota dilanjutkan oleh Drs. H. Mahmud Adrias hingga terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara langsung.

Tahun 2005 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi di Kota Tidore Kepulauan. Pada tahun tersebut untuk pertama kalinya masyarakat memilih kepala daerah secara langsung melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hasil pemilihan tersebut menetapkan Drs. Hi. Achmad Mahifa sebagai Wali Kota dan Salahuddin Adrias, ST sebagai Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan untuk periode 2005–2010.

Keduanya dilantik oleh Gubernur Maluku Utara atas nama Menteri Dalam Negeri pada 8 November 2005. Kepemimpinan ini menandai awal pemerintahan definitif Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom.

Pada Pilkada tahun 2010, masyarakat kembali memberikan kepercayaan kepada Drs. Hi. Achmad Mahifa, yang kali ini berpasangan dengan Drs. H. Hamid Muhammad sebagai wakil wali kota.

Pasangan ini memimpin Kota Tidore Kepulauan selama periode 2010–2015, dengan berbagai program pembangunan yang bertujuan memperkuat infrastruktur serta pelayanan publik di wilayah kepulauan tersebut.

Pergantian kepemimpinan kembali terjadi pada Pilkada 2015. Dalam kontestasi tersebut, masyarakat memilih Capt. H. Ali Ibrahim, MH sebagai Wali Kota dan Muhammad Sinen, SE sebagai Wakil Wali Kota.

Keduanya dilantik oleh Gubernur Maluku Utara atas nama Presiden Republik Indonesia pada 17 Februari 2016.

Pada Pilkada 2020, pasangan ini kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Kota Tidore Kepulauan pada periode kedua. Mereka kemudian dilantik pada 28 Februari 2021 untuk masa jabatan 2021–2024.

Memasuki periode berikutnya, kepemimpinan Kota Tidore Kepulauan kembali mengalami perubahan melalui Pilkada tahun 2025. Dalam pemilihan tersebut, Muhammad Sinen, SE bersama Ahmad Laiman, S.Sos terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan.

Keduanya kemudian dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Februari 2025 untuk memimpin daerah tersebut pada periode 2025–2030.

Di bawah kepemimpinan baru ini, pemerintah daerah mengusung visi “Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan yang Aman, Maju, dan Berkelanjutan untuk Kita Semua.”

Ratusan tahun perjalanan sejarah telah membentuk Tidore sebagai salah satu daerah penting di kawasan timur Indonesia. Dari masa masyarakat suku yang dipimpin Momole, peran strategis dalam perjuangan Irian Barat, hingga menjadi kota otonom yang terus berkembang, Tidore menunjukkan dinamika sejarah yang kuat.

Melalui kontribusi para pemimpin dan masyarakatnya, Kota Tidore Kepulauan terus berupaya menjaga warisan sejarah sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.