Rudy Rumodar Kritik Bupati SBT Lantaran Angkat Nakes-Guru Jadi Karateker

Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Rudi Rumodar. (dok istimewa)

MALUKU-Anggota DPRD Seram Bagian Timur (SBT) Rudi Rumodar geram dengan kebijakan bupati setempat yang mengangkat Tenaga Kesehatan (Nakes) dan guru sebagai Karateker kepala desa. 

Dalam Rapat Paripurna yang digelar DPRD SBT pada Senin malam (23/12/2024), anggota DPRD dari fraksi PDIP ini mengkritik keras bupati dan wakil bupati.

Pasalnya di penghujung masa jabatan yang kini terhitung masih tersisa dua bulan, bukannya fokus membenahi birokrasi, bupati dan wakil bupati justeru sibuk mengutak-atik posisi penjabat kepala desa.

Baca juga: Legislator Rudy Wajo Geram Hak Bicara Dibatasi Saat Sidang Paripurna

“Ini sudah di penghujung masa pemerintahan, tapi kok masih sibuk melakukan pelantikan PJ atau karateker kepala desa,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, Rumodar mengaku sangat menyayangkan kebijakan dimaksud.

Apalagi dalam pergantian itu, masih terdapat ASN guru dan Nakes yang diangkat sebagai Karateker kepala desa. 

Hal ini tentu sangat menggangu optimalisasi tugas pokok mereka sebagai guru dan Nakes di tempat tugasnya masing-masing.

Dikatakan, kebijakan ini bukan baru pertama kali, melainkan sudah dipraktekkan sejak awal periode pemerintahan Bupati Abdul Mukti Keliobas.

Baca juga: Polres Seram Bagian Timur Tangkap Guru SMP di Bula Setubuhi Murid Wanita

Pihaknya lanjut Rumodar juga telah berkali-kali mengingatkan agar pengangkatan karateker kepala desa jangan lagi diangkat dari kalangan guru dan Nakes.

Akan tetapi peringatan wakil rakyat itu rupanya tidak digubris. Selain itu sebagai instansi teknis, Dinas PMD juga dinilainya bersikap masa bodoh, tidak memberikan masukan dan pertimbangan kepada bupati perihal pengangkatan guru dan Nakes sebagai Karateker.

Oleh sebab itu anggota DPRD dua periode ini menuntut bupati agar segera mengevaluasi, bila perlu mengganti Plt Kepala Dinas PMD. Sebab hal ini jika dibiarkan berlanjut, dikhawatirkan dapat mengorbankan optimalisasi pelayanan khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan di daerah ini.